BUPATI TOBASA TINJAU KESIAPAN LOGISTIK PEMILU LEGISLATIF 2014

IMG_3016Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak didampingi Ketua KPU Rinto Hutapea, anggota Sahat Sibarani, Jonny Harahap dan Ketua Panwaslu Kabupaten Guntur Hutajulu tinjau logistik Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, di Aula Balai Desa Balige, Rabu (26/3). Bupati hadir bersama Kapolres AKBP M Edi Faryadi Sik SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Balige Harli Siregar SH MH dan Dandim 0210 TU/TS Letkol Inf Viktor Tampubolon.

Setiba dilokasi rombongan Bupati langsung menuju tempat kertas suara yang sudah terlipat rapi, dan oleh Ketua KPU Rinto Hutapea mengatakan, kertas suara pemilu ini terdiri dari empat warna, untuk DPR RI warna kuning, DPRD Kabupaten/Kota warna hijau, DPRD Provinsi warna biru, dan DPD warna merah.

“Kertas suara terdiri dari empat warna, untuk DPR RI warna kuning, DPRD Kabupaten / Kota warna hijau, DPRD Provinsi warna biru dan DPD warna merah,” ungkapnya seraya membuka lipatan kertas suara dan menunjukkannya kepada Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Kapolres AKBP M Edi Faryadi, Dandim Letkol Inf Viktor Tampubolon, Kajari Harli Siregar dan Ketua Panwaslu Guntur Hutajulu.

Sebelum beranjak meninggalkan lokasi, kepada Ketua KPU, Bupati berpesan supaya keamanan gudang penyimpanan logistik pemilu tersebut tetap dan selalu dijaga, agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sampai saat ini masih aman pak, karena setiap saat selalu dijaga pegawai sekretariat KPU, dibantu enam orang anggota Polres Tobasa secara bergiliran. Mudah-mudahan aman pak,” sebut Rinto menjawab pesan Bupati.

Terpisah, Ketua KPU Rinto Hutapea kepada wartawan mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, karena pihaknya didukung penuh oleh Pemerintah daerah setempat, Kepolisian dan TNI serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) lainnya. “Secara bersama-sama kita sudah bersepakat untuk mensukseskan Pemilu di bumi Tobasa,” ujarnya.

Sementara mengenai kertas suara yang diterima, Rinto mengatakan, keseluruhannya berjumlah 523.115 lembar, 5.000 lembar untuk pemilu ulang dan 334 lembar rusak.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa-ed)

Posted in Humas | Leave a comment

TANGGAP PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, PEMKAB TOBASA BENTUK TIM TERPADU

IMG_2946Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, serta menyusun rencana aksi Tim tersebut, yang melibatkan instansi vertikal dan SKPD terkait di Lingkungan Pemkab Tobasa.  Tim ini diharapkan akan mampu menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2013, dan Keputusan Menkopolhukam Nomor 12 Tahun 2013, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/ kota”,  ujar Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Kabupaten Tobasa, yang dilangsungkan di Balai Data Kantor Bupati Tobasa, Selasa (25/04).

Lebih lanjut, katanya, keberadaan Tim ini akan menciptakan keterpaduan antar instansi pusat dan daerah dalam penanganan berbagai macam ancaman dan gangguan keamanan di wilayahnya. Dengan bersinergi, melalui Tim ini, akan mampu dilakukan optimalisasi serta efektifitas penangangan gangguan keamanan dalam negeri, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

IMG_2942Secara khusus dalam mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi 2014, Bupati Kasmin Simanjuntak berharap, Tim ini akan mengambil peranan yang strategis, sehingga pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. “Perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, akan berdampak pada terciptanya kondisi sosial yang kondusif dan terkendali “, ujarnya selaku Ketua Tim.

Rakor ini dilanjutkan dengan paparan Kaban Kesbangpollinmas Edward R Tampubolon tentang implementasi Instruksi Presiden yang mengamanatkan pembentukan Tim ini, sehingga seluruh elemen yang terlibat dalam Tim dimaksud dapat lebih memahami tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Selanjutnya, paparan rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan juga disampaikan Polres Tobasa dan paparan Penanggulangan Bencana Alam oleh Kodim 0210/TU. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Toba Samosir, Ketua KPU Tobasa Rinto P. Hutapea memanfaatkan kesempatan tersebut, gunamemaparkan kesiapan pihaknya, serta dengan harapan Tim ini akan mampu berkontribusi mensukseskan penyelenggaraan Pesta Demokrasi tersebut.

Tim Terpadu yang juga melibatkan para pejabat di jajaran Polres Tobasa dan Kodim 0210/TU serta para pejabat pada beberapa satuan kerja di lingkungan Pemkab Tobasa, juga melakukan diskusi seputar prioritas antisipasi dan penanganan gangguan keamanan di wilayah Tobasa.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa)

Posted in Humas | Leave a comment

PASCA DINYATAKATAN LULUS SELEKSI, AKAN DIVERIFIKASI SEBELUM PENETAPAN NIP

298 TENAGA HONORER K-2 PEMKAB TOBASA  AKAN DIVERIFIKASI KEBENARAN DOKUMENNYA

IMG_2917Menindaklanjuti hasil pengumuman kelulusan Tenaga Honorer Kategori II (K-2) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), maka sebelum ke tahapan penetapan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP), 298 orang tenaga honorer K-2 yang sebelumnya dinyatakan lulus ujian akademis akan melalui tahapan verifikasi ulang kebenaran dokumen.

“Verifikasi kebenaran dokumen tersebut, dilakukan pimpinan SKPD masing-masing dan Inspektorat Kabupaten”, ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa, Budiyanto Tambunan di hadapan 298 orang tenaga honorer K-2 yang dinyatakan lulus seleksi pada sosialisasi mekanisme pelaksanaan verifikasi di Aula SMKN 1 Laguboti, Senin (24/03). Turut hadir para pimpinan SKPD, kepala sekolah dan instansi terkait lainnya.

Dijelaskannya lagi, selama pelaksanaan verifikasi, pihaknya telah menyiapkan formulir verifikasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing SKPD yang memiliki tenaga honorer K-2.  Formulir tersebut, katanya lagi, akan dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk SKPD terkait, Inspektorat, BKD dan tenaga honorer bersangkutan.

IMG_2928Karena itu, kata Budiyanto, untuk mendukung pelaksanaan verifikasi kebenaran dokumen dimaksud, pihaknya meminta para tenaga honorer tersebut, agar melengkapi surat pernyataan dari masing-masing pimpinan unit kerjanya, dan disahkan pejabat struktural eselon II. Surat pernyataan tersebut, katanya, berupa pernyataan yang menyebutkan sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai saat ini, tenaga honorer tersebut secara terus menerus telah melaksanakan tugas secara nyata dan sah. Kemudian, lanjutnya, juga dinyatakan bahwa tenaga honorer tersebut selama bertugas, juga memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.

Sebagaimana dijelaskan, penyampaian Formulir Verifikasi Data Tenaga Honorer Kategori II secara tertulis dan kolektif akan dilakukan pimpinan SKPD masing-masing dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Inspektorat Kabupaten Toba Samosir dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir. Kemudian, akan dilakukan pemeriksaan/ verifikasi kebenaran dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Toba Samosir,  dan hasil verifikasi akan tertuang pada persetujuan atas dokumen dan data Tenaga Honorer Kategori II pada Formulir Verifikasi Data.

Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Toba Samosir akan menyampaikan hasil Formulir Verifikasi Data dimaksud secara tertulis kepada masing-masing SKPD dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir. Para tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut, katanya, yang akan mengikuti tahapan pengusulan memperoleh NIP.

IMG_2919Disebutkan, pelaksanaan verifikasi ini menjadi sangat penting, karena apabila tenaga honorer terkait tidak dapat memenuhi persayaratan kebenaran dokumen tersebut, maka tenaga honorer tersebut tidak dapat diangkat dan dibatalkan menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil. Budiyanto juga mengingatkan, agar selama proses ini dilakukan, para tenaga honorer dapat memberikan dokumen tersebut dengan sebenar-benarnya, karena manipulasi yang dilakukan dapat dituntut dengan pidana.

“Saya ingatkan, apabila memang kebenaran data yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi, sebaiknya mundur saja, karena manipulasi yang dilakukan dapat berakibat tindakan hukum”, kata Budiyanto mengingatkan.

Sebagaimana informasi sebelumnya, setelah melalui seleksi pada 3 Nopember 2013 lalu, dari 570 tenaga honorer K-2 yang mengikuti seleksi, sebanyak 298 orang telah dinyatakan lulus sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 tentang Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II. Maka sebelum memperoleh penetapan NIP, ke 298 orang para tenaga honorer yang lulus, akan melalui tahapan verifikasi kebenaran dokumen.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa)

Posted in Humas | Leave a comment

PEMKAB TOBASA SERAHKAN TALI ASIH BAGI WARGANYA YANG DITIMPA MUSIBAH

5 KK KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN DI SIBADIHON  TERIMA BANTUAN

???????????????????????????????Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melalui Dinas Sosial dalam perwujudan visi nya dalam meningkatkan kepedulian bagi warganya,  kembali menyalurkan bantuan sosial bagi 5 (lima) KK warga Desa Sibadihon, Kecamatan Bonatua Lunasi yang ditimpa musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Bertempat di areal lokasi kebakaran, Senin (24/3), Kadis Sosial melalui Kabid Bina Sosial disaksikan Camat Bonatua Lunasi Hulman Sitorus menyerahkan bantuan kepada para korban yakni, keluarga Helina Sirait, Hotler Sirait, Paian Sirait, Mukmin Sirait dan Jhori Sirait.

Sebagaimana disampaikan melalui Kabid Bina Sosial, Antoni Doloksaribu, Kadis Sosial berharap, para korban dapat dengan tabah dan sabar menghadapi musibah tersebut, dan untuk senantiasa tetap berserah diri kepada Tuhan, sehingga cobaan ini akan lebih mudah dihadapi.  Bantuan yang diserahkan diharapkan akan mampu meringankan beban para korban, sehingga dapat lebih mudah kembali menata kembali kehidupan mereka.

Adapun bantuan yang disalurkan bagi para korban, berupa bahan-bahan sembilan bahan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Juga diserahkan bantuan berupa kain dan pakaian, khususnya pakaian sekolah sehingga tidak sampai mengganggu aktifitas anak-anak sekolah yang menjadi korban musibah ini.Bantuan yang diserahkan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir dan Pemprovsu serta bantuan dari Kementerian Sosial RI.

???????????????????????????????Camat Bonatua Lunasi, Hulman Sitorus menyebutkan, musibah kebakaran yang menimpa warganya tersebut terjadi pada Sabtu, 8 Maret 2014 lalu, sekitar pukul 01.00 Wib dini hari. Kebakaran tersebut menyebabkan 5 (lima) unit rumah warga berbentuk rumah adat hangus terbakar. Ditambahkan, kebakaran ini tidak sampai menyebabkan korban jiwa, namun kerugian yang disebabkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

WARGA DIHIMBAU LAKUKAN LANGKAH ANTISIPATIF

Untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan perubahan iklim yang rentan mengakibatkan musibah kebakaran, Plt Kabag Humas dan Protokol Robintang FP Sitepu di Kantor Camat Bonatua Lunasi mengatakan, pihaknya berharap partisipasi aktif masyarakat sehingga musibah serupa dapat diminimalisir. Dikatakan, melalui instansi terkait maupun camat/ kades setempat  telah meminta agar mensosialisasikan upaya upaya pencegahan musibah kebakaran dan meningkatkan kewaspadaan hingga ke desa-desa.

Menurutnya, penggunaan kompor minyak maupun kompor gas di rumah-rumah penduduk harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan benar. Disamping itu, aktivitas pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran maupun pembakaran sampah atau rumpun bambu di perkampungan warga harus benar-benar diawasi atau bahkan dihindari. “Untuk menghindari musibah seperti ini, kita himbau warga untuk  lebih waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif mencegah kebakaran”, pungkasnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa)

Posted in Humas | Leave a comment

CATATAN :

TIDAK ADA KEHARUSAN (BAGI SETIAP ORANG) UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN YANG DIAJUKAN OLEH PERS/WARTAWAN

 Oleh : Lukman Janti Siagian, Mantan Wartawan di Balige

???????????????????????????????Apakah setiap orang memiliki hak untuk menolak memberikan jawaban bagi pers atau wartawan? Jika ya, apakah ada kekuatan hukum yang mengatur? Menjadi sebuah pertanyaan menarik dalam sebuah diskusi kecil baru-baru ini yang dialami penulis, dan pertanyaan ini diajukan kepada penulis sendiri yang kebetulan pernah bertugas menjadi jurnalis dari beberapa media cetak di daerah.

Sebelum kita berbicara dasar hukum yang mengatur atau tepatnya dasar hukum yang tidak mengharuskan (setiap orang) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers atau wartawan, tepatnya hak untuk menolak memberikan keterangan atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Ada baiknya kita bahas dulu apa yang dimaksud atau definisi pers yang terdapat dalam Pasal 1 angka Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada hakekatnya, dari uraian diatas serta beberapa pasal-pasal yang dimuat pada UU Pers termasuk dalam penjelasan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, maupun selanjutnya pada ayat (3) yang menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, tidak ada ketentuan secara tegas mengatur keharusan bagi setiap orang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Akan tetapi, apabila ada pemberitaan pers merugikan orang tersebut, dengan menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan menyampingkan prinsip-prinsip dasar pers yakni dalam penyajian berita wajib Check and Rechek maupun Cover both side, yang artinya perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita atau disebut juga dengan pemberitaan yang berimbang. Kita harus menampilkan semua fakta dan sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan, maka orang yang bersangkutan memiliki dua hak yang dalam UU Pers dikenal dengan sebutan hak jawab atau hak koreksi.

ebook_wawancara-279x300Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Atas kedua hak tersebut, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers. Selain itu, pers memiliki kewajiban koreksi, yakni keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan (Pasal 1 angka 13 UU Pers).

Bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban melayani hak jawab dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Kembali pada perihal hak setiap orang untuk menolak menjawab pertanyaan pers atau wartawan, dari berbagai ketentuan perihal pers tidak serta merta secara tegas mengatur bilamana seorang narasumber menolak memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Tetapi khusus terhadap siapa saja yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pers/wartawan berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU Pers dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tentunya menolak memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan wartawan dalam bentuk no comment dan atau menugaskan pihak lain sebagai narasumber sekaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berbeda halnya dengan upaya menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pers/wartawan secara melawan hukum berupa penganiayaan, perampasan kamera atau mengusir wartawan.

Secara ilmu jurnalistik, penolakan narasumber menjawab atas pertanyaan yang diajukan tidak menghambat wartawan dalam penulisan berita, dan tetap dapat menggali informasi lainnya dari berbagai narasumber yang dianggap berkompeten memberikan jawaban.

Dan disinilah diperlukan kesabaran dan kecerdikan seorang wartawan untuk mengembangkan narasumbernya, namun untuk menciptakan keseimbangan berita yang digali dan dikembangkan, pers/wartawan wajib hukumnya tetap mencantumkan komentar dari narasumber yang menolak dikonfirmasi, meskipun mungkin tanggapan itu hanya sebatas kata No Comment. Sehingga tidak perlu dicari-cari kesalahan atau kekurangan dalam konteks penolakan wawancara tersebut.

PEJABAT PUBLIK

Bagaimana halnya terhadap pejabat public termasuk PNS, seperti disampaikan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers, Bekti Nugroho dalam sebuah diskusi menjelaskan bahwa pejabat publik wajib menjawab pertanyaan wartawan seputar tugas dan kewenangannya. Hal ini dikarenakan pejabat public menggunakan fasilitas yang diperoleh dari uang rakyat. Sehingga rakyat pun berhak tahu tentang kinerja mereka.

Mengacu pada ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan organiknya (peraturan turunan undang-undang) tidak mengatur secara tegas perihal ketentuan hukum wajib menjawab dan sanksi bilamana pejabat public menolak memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Secara Etika

Meskipun sesungguhnya perihal pengelolaan informasi publik, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan pembentukan dan penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dan sesuai pada Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan dan/atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan.

Akan tetapi mengajukan permintaan informasi publik wajib disertai alasan permintaan dengan memenuhi mekanisme dan syarat-syarat pengajuan permintaan informasi dimaksud, termasuk dengan mengisi berbagai lembar formulir permohonan wajib dipenuhi oleh pemohon.

Proses permohonan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak semudah mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara antara narasumber dan wartawan yang terkadang hanya membutuhkan waktu singkat dan mengajukan satu dua pertanyaan saja untuk dijawab segera, bahkan pemohon informasi bukan hanya wartawan atau pers saja, setiap warga Negara dan badan hukum yang diladeni.

Secara etika, pemenuhan informasi public lewat wawancara pers/wartawan dapat dilakukan pejabat public sebagai bentuk pelayanan public terhadap masyarakat berdasarkan tugas dan pokok yang dilaksanakan pejabat public maupun instansinya tentunya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun terkadang pejabat public tidak memiliki data atau kurang menguasai informasi terkini, terkait atas pertanyaan yang diajukan.

Peran Pejabat Pengelola Informasi Publik

Sesuai Pasal 6 dalam UU Pers menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan dalammemenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal‑hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hal ini hanya akan dapat dipenuhi oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dengan syarat mendapat dukungan sepenuhnya data dan informasi akurat dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pendukungnya.

Sehingga pejabat pengelola tidak kesulitan memberikan informasi, data dan keterangan terkini, pada kesempatan pertama terhadap masyarakat yang memerlukan termasuk memenuhi permintaan pers/wartawan yang membutuhkan informasi dalam waktu cepat.

Pada akhirnya penolakan memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan pers/wartawan tidak akan menjadikan macetnya saluran komunikasi dengan pejabat publik, apabila penguasaan informasi yang memadai telah dimiliki didalam memenuhi kebutuhan yang diminta. Kita pun tidak akan mempermasalahkan penolakan memberikan jawaban, bila pada pihak pejabat publik ada pejabat yang dianggap paling berkompeten dan mampu memberikan keterangan atas pertanyaan tersebut .

* Penulis juga pernah menjabat Kabag Humas dan Protokol Setdakab Tobasa

Untuk tulisan yang akan dimuat, dapat dikirimkan ke email : humastobasa@gmail.com    atau iqnatio@gmail.com

Posted in Humas | 1 Comment

12 KK KORBAN KEBAKARAN DI SIBITARA HUTANAMORA TERIMA BANTUAN

Sibitara 01Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa sembako  seperti beras, mie instan, gula, peralatan perlengkapan rumah tangga, matras, serta pakaian seragam sekolah kepada 12 KK korban kebakaran di Sibitara, Desa Hutanamora, Kecamatan Balige, Rabu (19/03).  Para korban juga menerima bantuan  berupa bahan bangunan seperti seng dan paku dan diserahkan langsung oleh Kadis Sosial Pontas Batubara didampingi Camat Balige Sahala Siahaan.  Bantuan yang diserahkan kepada para korban tersebut, bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir dan bantuan dari Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bupati Tobasa melalui Kadis Sosial mengaku prihatin  atas musibah tersebut dan pihaknya turut merasakan apa yang dirasakan para korban kebakaran. Dikatakan musibah itu adalah ujian, karena itu, dia mengajak para korban tabah dan berdoa kepada Tuhan, agar diberi kekuatan, dan tidak larut dalam kesedihan. “Kami percaya, dibalik musibah ini Tuhan punya rencana baik, untuk itu tetaplah berdoa,” ujar Pontas.

Sebelum menyerahkan bantuan, sebagaimana adat Batak, Kadis Sosial juga “mangupa-upa” para korban dengan menyampaikan “boras sipir ni tondi”. Pemberian “boras sipir ni tondi” dalam tradisi adat Batak salah satunya dimaksudkan, untuk menguatkan jiwa para korban yang ditimpa musibah.

Sibitara 04“Kiranya bantuan yang kami serahkan ini dapat bermanfaat untuk meringankan beban bapak ibu sekalian”, ujar Pontas seraya menyerahkan bantuan secara simbolis. Ditambahkan, agar bantuan yang diserahkan tidak dilihat dari besaran nilainya, namun dapat dimaknai sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian pemerintah yang turut merasakan kondisi yang sedang menimpa para korban.

Sebelumnya, Kades Hutanamora Monter Simangunsong, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Pemkab Tobasa terhadap warganya yang ditimpa musibah. Terkait kronologis kejadian, disebutkan, kebakaran di Dusun Sibitara tersebut terjadi pada Jumat (14/04) lalu, diperkirakan sekitar pukul 16.00 Wib. Diterangkannya, kebakaran tersebut menyebabkan 9 (Sembilan) unit rumah warga beserta harta benda di dalamnya hangus dilalap api. Untuk mencegah kebakaran yang meluas, disebutkan, 3 (tiga) unit rumah warga lainnya terpaksa dirusak.

Sibitara 02Ditambahkan, para korban kebakaran yang rumahnya habis terbakar adalah, Santo Sibarani (36th), Bistok Simanjuntak (85th), Tumpal Manurung (64th), Natal Halomoan Napitupulu (44th), Ardin Simanjuntak (69th), Karmel Simanjuntak (50th), Elman Napitupulu (36th), Nurlaini Napitupulu (29th) dan Jonni Simanjuntak (41th). Sedangkan warga yang rumahnya terpaksa dirusak, yakni Ramlan Napitupulu (44 th), Togu Tua Napitupulu (46 th) dan Hiras Pasaribu (46 th).

Memperhatikan kondisi iklim dan cuaca saat ini, serta belajar dari musibah kebakaran di Sibitara tersebut, Camat Balige Sahala Siahaan menghimbau warganya, supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan bahan bakar minyak dan gas. Katanya lagi, warga juga harus memperhatikan kondisi pemadaman listrik saat ini, karena itu, dalam pemanfaatan listrik katanya perlu juga perhatian khusus.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa)

Posted in Humas | Leave a comment

RAKOR PNPM-MPd TAHUN 2014 PEMKAB TOBASA

TAHUN 2014 TOBASA TERIMA DANA PNPM-MPd SEBESAR Rp. 13,5 M

???????????????????????????????Pemkab Toba Samosir (Tobasa) menerima alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai bantuan pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 13.515.000.000 (Tiga belas milyar lima ratus lima belas juta rupiah).  Juga diterima bantuan langsung masyarakat dana operasional (BLM DOK) sebesar Rp. 1.239.765.000. Untuk mendukung alokasi ini, Pemkab Tobasa telah menyiapkan dana daerah urusan bersama PNPM-MPd melalui APBD sebesar Rp. 2.385.000.000. Alokasi anggaran ini diharapkan akan mampu mendukung upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

Hal ini diungkapkan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak melalui Sekretaris Daerah Liberty Manurung pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi dengan para pelaku PNPM-MPd se-Kabupaten Tobasa, di Balai Data Kantor Bupati Tobasa, Rabu (19/03) di Balige.

Untuk optimalisasi pemanfaatan alokasi anggaran tersebut, katanya berharap, Tim Koordinasi dengan seluruh pelaku-pelaku PNPM-MPd sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar berperan serta, dengan maksud agar tujuan, prinsip, kebijakan, dan mekanisme program tersebut dapat terlaksana secara konsisten.

Strategi PNPM yang menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran dengan penekanan pada aspek pemberdayaan, menurutnya, telah menguatkan sistem pembangunan partisipatif, yang dengan sendirinya diyakini, dapat mewujudkan tercapainya kemandirian yang berkelanjutan.

Lebih lanjut katanya, dalam melaksanakan program ini, tidak dapat dipungkiri, selama pelaksanaan program ini pasti juga dihadapi hambatan dan tantangan. Karena itu, diperlukan rencana kerja prioritas dengan memanfaatkan keterbatasan. Sebagaimana visi dan misi PNPM, maka melalui program ini katanya, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar serta mengorganisir diri dalam memobilisasi sumber daya yang ada.

???????????????????????????????Secara khusus Bupati meminta, pelaku-pelaku PNPM-MP di Tobasa, agar dengan niat yang tulus dapat memberhasilkan program ini, serta memberikan output yang berguna bagi pengambilan kebijakan pembangunan di Tobasa. Bupati juga mengapresiasi peran serta yang selama ini telah diberikan sehingga program ini dapat cukup berhasil dilakukan di Tobasa.

Sekda Tobasa Liberty Manurung pada kesempatan tersebut menginstruksikan, agar pelaku-pelaku PNPM di Tobasa dapat menjawab kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan program ini, mengingat alokasi dana PNPM tersebut merupakan pinjaman dari luar negeri. Para pelaku PNPM juga diminta agar memberikan perhatian khusus dalam penanganan dan pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Tobasa.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemmas dan Pemdes Wasir Simanjuntak selaku SKPD Pelaksana PNPM mengatakan, Rapat Koordinasi Tim Koordinasi dan pelaku-pelaku PNPM tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan. Karena itu, katanya, melalui pertemuan tersebut akan diperoleh kesamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta pelaksanaan seluruh ketentuan dan pedoman PNPM dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Rakor ini juga diisi dengan paparan para fasilitator dan diskusi dengan para pelaku lainnya, diantaranya para Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (Penlok) dari seluruh kecamatan di Tobasa. Fasilitator Teknik Kabupaten Tobasa, Donal Sigalingging, Fasilitator Keuangan Elbon Siregar dan Fasilitator Pemberdayaan Tarigan memberikan paparan seputar gambaran pelaksanaan kegiatan fisik, pengelolaan SPP dan pemberdayaan PNPM-MPd di Tobasa.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa)

Posted in Humas | Leave a comment