MERIAHKAN HUT KE 13, DWP TOBASA GELAR LOMBA PADUAN SUARA HYMNE DAN MARS DWP

Lagu Hymne dan Mars Dharma Wanita Persatuan (DWP) Republik Indonesia berkumandang di Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Balige Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa (27/11). Lagu ini dikumandangkan oleh 471 anggota DWP Kabupaten Tobasa lewat Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP. Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Liberty Pasaribu mengatakan sangat apresiatif terhadap Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP tersebut serta bangga terhadap pihak yang memprakarsainya. Namun supaya kegiatan memiliki dampak lebih, peserta diminta tidak saja menjadikan lomba mencari pemenang, tetapi lebih dari itu.

Menurut Bupati, beberapa hal yang patut diperhatikan DWP Kabupaten Tobasa dalam mensukseskan programnya, yakni bertaqwa kepada TYME, selaku istri dan ibu rumah tangga tidak berhenti belajar menambah pengetahuan guna mendukung suami tanpa mencampuri tugasnya sebagai PNS, hidup hemat dan tampil sederhana serta mampu menjalin keakraban dan ramah kepada masyarakat sekitar.

Penasehat DWP Kabupaten Tobasa Ny. Netty P Kasmin Simanjuntak meminta DWP terus turut ambil bagian dalam upaya membangun bangsa, membantu dan memotivasi para suami sebagai aparat pemerintah agar bekerja maksimal dalam mensukseskan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.

“Saya berharap Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP dalam menyambut HUT Ke DWP 13 tahun 2012 ini senantiasa mempererat hubungan sesama anggota DWP, menumbuhkan sikap sportivitas dan kreatifitas peserta lomba, meningkatkan potensi diri, aktif dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul serta terus dan selalu menggali kreatifitas,” ujarnya.

Senada juga diutarakan Ketua DWP Ny. Rosita Liberty Manurung. Istri PNS mempunyai andil besar dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk itu diminta anggota DWP Tobasa tampil percaya diri, pandai mengukur kemampuan dan potensi serta bakat yang dimiliki, sehingga timbul semangat berperan aktif  mendampingi para suami. “Anggota DWP harus cerdas dalam mengelola potensi dirinya untuk dapat dimanfaatkan melengkapi keperluan rumah tangga. Karenanya saya berharap perlombaan ini hendaknya memberi semangat baru bagi seluruh peserta dan mampu mempererat ikatan sesama anggota DWP Kabupaten Tobasa,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Lomba Ny. Kastarida Arusdin Sagala dalam laporannya mengatakan, peserta lomba adalah anggota DWP se-Tobasa. Jumlah kelompok yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan itu sebanyak 22 kelompok. Lomba Paduan Suara ini disebutkan merupakan satu upaya penyegaran dan pelestarian nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Kegunaannya meningkatkan kebulatan tekad dan jati diri kelaurga anggota DWP sebagai insan pembangunan ditengah-tengah kelaurga, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, kata Kastarida, lomba juga diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan dan silaturahmi antar anggota DWP Tobasa serta meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama anggota dan seluruh pengurus DWP.
Lomba Paduan suara ini dibuka langsung Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak diwakili Wabup Liberty Pasaribu. Mendampingi turut hadir Sekda Liberty manurung, para Kepala Dinas dan camat dilingkungan Pemkab Tobasa. Dewan juri dalam perlombaan, Komposer TH Nababan, Dosen Musik STAKPN Tarutung Amudi Lumbantobing dan Aston P Manik.

Sesuai penilaian dewan juri, dalam lomba paduan suara itu, Unit Dinas Pendidikan berhasil meraih Juara I, Unit BKD Juara II, Gabungan Unit Dinas Perhubungan, Dispora dan Sekwa Juara III, Gabungan Unit Kecamatan Balige dan Nassau Juara IV, Unit Kecamatan Porsea Juara V dan Gabungan Unit Dinas Pertanian, Ketapang dan Badan penyuluhan Juara VI . Bagi setiap pemenang diberikan hadiah, tropi dan hadiah lainnya. (es)

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

SEKDA TOBASA MINTA KPP PRATAMA UNTUK LEBIH BERSINERGI DENGAN PEMDA

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Liberty Manurung menghimbau pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Balige dapat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerjasama dalam upaya mengintensifkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat rampung dengan baik dengan pencapaian target yang maksimal. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus guna mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga keterlambatan pembayaran dapat dihindari. Demikian disampaikannya ketika menerima audiensi Kepala KPP Pratama Balige yang baru di ruang kerjanya, Selasa (27/11) di Balige.

Kepala KPP Pratama Balige, Setiadi ST, MT, disamping memperkenalkan dirinya sebagai pejabat yang baru dihunjuk memimpin KPP Pratama Balige, pada audiensi tersebut juga menyampaikan harapannya akan dukungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir guna menggugah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pada kesempatan tersebut, Setiadi, yang pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh Kasi Ekstensifikasi Perpajakan, Kondester Sijabat dan Kasi Pengolahan Data dan Informasi, Ivan Wardhana, melaporkan bahwa realisasi PBB sektor perdesaan untuk Tahun Anggaran 2012 sudah mencapai target, sedangkan untuk sektor perkotaan masih di angka 81%.
Setiadi juga mengungkapkan, bahwa seputar adanya rencana pengalihan pengelolaan PBB ke pemerintah daerah, pihaknya akan memberikan dukungan penuh atas rencana tersebut. “Kita akan berkontribusi dalam menyiapkan data awal PBB serta berkomitmen mendukung penyediaan software yang akan dipergunakan”, ujar Setiadi.

Sementara, Kadis PPKKD Kabupaten Toba Samosir, Thamrin Simanjuntak menyatakan kesiapan pihaknya dalam rangka pengelolaan PBB yang dijadwalkan pada 2014 mendatang. Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya telah menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan PBB tersebut dan akan segera diajukan ke DPRD. Disamping itu, kata Thamrin,  pihaknya juga sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. “Beberapa kali kita sudah mengirimkan staf kita untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terkait hal tersebut”, kata Thamrin. Namun, diakuinya hingga saat ini yang menjadi kendala yang dihadapi instansinya adalah kesiapan peralatan yang dibutuhkan guna mendukung program tersebut.

Dalam audiensi yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum, Tito Siahaan tersebut juga dilakukan diskusi dan pembahasan tentang status objek pajak lainnya yang diharapkan dapat mendongkrak realisasi penerimaan pajak dari berbagai sektor lainnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

TEKAN ANGKA PENYAKIT SOSIAL, PEMKAB TOBASA LAKUKAN PENYULUHAN HUKUM

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah, akan berdampak buruk bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, penyakit sosial seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, sengketa antar masyarakat dan lain-lainnya, sering terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan “gangguan” dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Toba Samosir melalui Wakil Bupati, Liberty Pasaribu, pada penyelenggaraan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah baru-baru ini, yang dilangsungkan di beberapa kecamatan di Toba Samosir.

Lebih lanjut dikatakannya, penyakit sosial sering terjadi disebabkan perbuatan yang dilakukan sebagai akibat ketidaktahuan atas aturan hukum yang mengatur. Karena itu, untuk menekan angka penyakit sosial di kabupaten yang berpenduduk sekitar 42.501 rumah tangga ini, diharapkannya, melalui penyuluhan hukum tersebut, akan muncul kesepahaman sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat diminimalisir.

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Kecamatan Uluan, Silaen dan Habinsaran ini, menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Balige dan dari Kepolisian Resort Toba Samosir. Selama penyuluhan ini, pihak Polres Toba Samosir menyajikan materi tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di muka umum, sedangkan Kejari Balige memaparkan makalah seputar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, makalah tentang Pemeriksaan Perkara, Pembuktian Persidangan dan Putusan Pengadilan dipresentasikan Kantor Pengadilan Negeri Balige.

Penyuluhan untuk masyarakat dan aparatur pemerintah di 3 (tiga) kecamatan tersebut, diikuti para kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya serta para tokoh masyarakat/agama/adat setempat.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

PEMKAB TOBASA SEBAGAI BADAN PUBLIK JAMIN PUBLIK PEROLEH INFORMASI

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai badan publik senantiasa berupaya menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Karena itu, dalam memenuhi kewajiban ini, Pemkab Toba Samosir berupaya menjalin kemitraan dengan insan pers/ jurnalis. Hal ini disebabkan, di era demokratisasi ini, peran insan pers berada dalam posisi yang sangat strategis, sebagai alat kontrol sosial, alat mencerdaskan masyarakat serta sebagai sumber dan penyalur informasi bagi publik. Maka, dengan peranan yang dimiliki tersebut, akan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pembangunan.

Hal ini disampaikan Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan, Drs. Rudolf Manurung, pada pelantikan pengurus Koordinator Cabang Persatuan Wartawan Indonesia – Reformasi (Korcab PWI-Reformasi) Kabupaten Toba Samosir, di Aula VIP Serbaguna HKBP, Balige, Kamis (22/11).

Masih dalam sambutannya, terkait dengan keberadaan Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, Bupati berharap, melalui PWI- Reformasi, agar para insan pers yang tergabung didalammnya berkenan menyambut ajakan pemerintah untuk menjalin suatu kemitraan yang baik, melalui penyajian informasi yang berkualitas. Karena menurutnya, dengan kemitraan tersebut, pemerintah telah terbantu dalam memenuhi tanggung jawab akan informasi kepada publik.

Menyambut ajakan ini, Ketua terpilih Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, Harry Hutagaol mengatakan, bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen akan bermitra dengan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir untuk mendorong percepatan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana prinsip “Good Governance”. Disebutkannya juga, dengan dikukuhkannya Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, akan membawa nuansa perubahan yang mendasar dalam tatanan kewartawanan dalam membuat berita. Ditegaskannya, pihaknya akan menggodok setiap anggotanya untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintahan dan masyarakat berupa berita maupun informasi yang aktual, tajam dan terpercaya tanpa melanggar kode etik jurnalistik.

Koordinator Nasional PWI-Reformasi yang diwakili Sektretaris Umum, Yahya Suryadharma, yang hadir guna melantik pengurus Korcab di Toba Samosir, dalam sambutannya menegaskan, bahwa keberadaan Korcab PWI-Reformasi di Toba Samosir bukan untuk wadah mencari uang, melainkan sebagai wadah untuk bermitra dengan pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Disebutkannya juga, kata-kata reformasi pada PWI-Reformasi didorong oleh niat untuk melakukan perubahan pada jatidiri wartawan, mengingat wartawan itu tumbuh dari adanya motivasi dan gagasan.

Acara pelantikan ini, juga dihadiri Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan, Kajari Balige, Harly Siregar, SH, MH, Wakapolres Toba Samosir, Kompol F. Tampubolon, Anggota DPRD Toba Samosir Tonny Sakkan Siahaan, Kaban Kesbang Pollinmas, Edward Tampubolon, Kabag Humas dan Protokol Elisber Tambunan dan Kakan Satpol PP, Timbul Sihombing. Hadir juga mewakili Koordinator Daerah PWI-Reformasi Provinsi Sumatera, Sekretaris Umum Baringin Pulungan dan mewakili Korcab se-Sumatera Utara hadir Ketua Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Deli Serdang, Firdaus Tanjung.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

DUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TOBASA HUNJUK PPID

Sosialisasi Komisi InformasiBupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdakab Toba Samosir, Drs Liberty Manurung, MM, Biztel, menyambut baik keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara. Bahkan pihaknya berharap, Komisi Informasi terbentuk di Kabupaten Tobasa. Dikatakannya, dengan keberadaan Komisi Informasi ini, diharapkan akan menciptakan kesepahaman para pihak, yakni penyedia, pemohon maupun pengguna informasi dalam menyikapi era keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan Komisi Informasi, Bupati juga yakin, akan segera diperoleh pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Hal ini diutarakan pada Sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Rabu (21/11) di Balige.

Disebutkannya lagi, Pemkab Toba Samosir sudah menghunjuk Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Nomor 180A Tahun 2011 yang selanjutnya diubah dalam SK Nomor 149 Tahun 2012. PPID yang dihunjuk tersebut, terdiri dari PPID utama yang dijabat Kabag Humas dan Protokol, PPID Pelaksana dan PPID Pendukung yang merupakan PPID yang berkedudukan pada seluruh satker di Tobasa. Dia berharap pejabat PPID di pemkab Tobasa semaksimal mungkin memberi ruang kepada pemohon informasi. Dia juga mengintruksikan kepada pejabat PPID di Pemkab Tobasa mengaplikasikan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan agar seluruh PPID yang telah dihunjuk dapat benar-benar memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan informasi publik dapat dinikmati pemohon maupun pengguna informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah menyebutkan, di jajaran pemerintah kabupaten/kota, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara  baru 13 yang sudah membentuk PPID. Karena itu, pihaknya mendesak semua lembaga dan badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pasalnya, masih banyak lembaga dan badan publik di Sumut yang belum membentuk PPID.

”Keberadaan PPID di lembaga dan badan publik mutlak diperlukan. Karena mereklah yang bertugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi,” tegas M Zakil Abdullah pada acara tersebut. Disebutkan Zaki lagi, lahirnya Undang Undang Nomor 14/1998 tentang Keterbukaan Informasi menuntut lembaga dan badan publik untuk terbuka dan transparan dalam memberikan  informasi kepada publik. Badan publik tidak boleh lagi merahasiakan suatu informasi, kecuali informasi yang sifatnya rahasia.  ”Dulu, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sekarang, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam Undang Undang sebagai informasi rahasia,” sebut Zaki.

Didampingi Wakil Ketua KI Sumut, Drs. Mayjen Simanungkalit,  Ketua Devisi Kelembagaan dan Kerjasama antar Lembaga Drs H.M Natsir Isfa, MM, Ketua Devisi Sosialisasi, Advokasi H.M Syahyan, SAg dan Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Drs Robinson Simbolon, Zaki  kembali menjelaskan, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hal senada diungkapkan Mayjen Simanungkalit, Katanya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebut Mayjen, baru saja memiliki Komisi Informasi (KI) dengan dilantiknya 5  Komisioner KI Provinsi Sumatera Utara oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, ST pada, 10 September 2012 lalu. KI Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

M Natsir Isfa mengambahkan,  KI Provinsi Sumut merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan tugas KI menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi. Masih menurutnya, kewenangan dari Komisi Informasi di level provinsi yang meliputi penyelesaian sengketa Informasi yang menyangkut badan publik, baik badan publik pemerintah maupun badan non pemerintah yang dananya seluruhnya atau sebahagiannya berasal dari APBN / APBD, bantuan luar negeri atau sumbangan  masyarakat.

Sementara, komisioner lainnya, M Syahyan mengatakan, pentingnya segera membentuk PPID karena banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi di sejumlah daerah di Indonesia lebih dikarenakan belum adanya PPID tersebut. Sementara kata  Robinson Simbolon  agar sengketa informasi tidak terjadi pejabat PPID di lembaga dan badan publik harus pro aktif. Katanya, sudah tidak ada alasan lagi bagi lembaga dan badan publik untuk tidak membentuk PPID. Sebab mereka telah diberi waktu dua tahun untuk menyiapkannya setelah UU No 14/2008 disahkan.   ”Mereka (PPID) harus pro aktif jika ada masyarakat yang meminta informasi,” tegasnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

3 WARGA SINAR SABUNGAN KORBAN LONGSOR TERIMA BANTUAN

Sebanyak 3 (tiga) kepala keluarga warga Dusun I Pintu Oloan, Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi yang menjadi korban musibah tanah longsor, menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Sosial, Rabu (21/11). Para korban, yakni Keluarga Monika Sitorus, Berlian Tambunan dan Keluarga Parlindungan Manik didampingi Camat Bonatua Lunasi, Tiarma Sinurat, menerima bantuan yang diserahkan berupa bahan kebutuhan rumah tangga seperti sembako, pakaian dan lain-lainnya.

“Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Toba Samosir akan musibah yang menimpa warganya”, ujar Antoni Dolok Saribu, Kabid Bina Sosial yang mewakili Kadis Sosial pada penyerahan bantuan tersebut. Dikatakannya lagi, para korban diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bantuan yang diserahkan tersebut, sembari menata kembali kehidupan mereka. Dikatakan Antoni juga, adapun bantuan yang diserahkan tersebut, bersumber dari dana APBD Kabupaten Toba Samosir serta didukung dari bantuan yang diberikan Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan keterangan Camat Bonatua Lunasi, Tiarma Sinurat, musibah tanah longsor ini terjadi pada hari Minggu (11/11) sekitar pukul 06.00 Wib, setelah sebelumnya terjadi hujan deras sepanjang malamnya. Akibatnya, rumah kediaman Monika Sitorus mengalami rusak berat tertimpa tanah longsor dan 2 rumah lainnya mengalami rusak ringan. “Begitu longsor terjadi, warga setempat langsung bergotong royong membersihkan rumah korban dari timbunan tanah”, kata Tiarma. Dikatakannya lagi, musibah ini tidak sampai menyebabkan terjadinya korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

TOBASA TINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memandang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai suatu langkah strategis dalam pendampingan dan penyebarluasan informasi teknologi serta untuk memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan, guna melakukan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku-pelaku usaha pertanian. Demikian diutarakan Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak ketika membuka secara resmi kegiatan Penyegaran Tenaga Penyuluh, Pengamat Hama dan TB-THL guna Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penyuluhan di Toba Samosir, yang dilaksanakan di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea, Rabu (14/11) di Porsea.

Memperhatikan pentingnya hal tersebut, Bupati mengatakan, Pemkab Toba Samosir telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai wadah Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) penyelenggaraan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Juga sesuai amanat undang-undang dimaksud, dan mengingat penyelenggaraan penyuluhan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, maka dalam menetapkan strategi penyuluhan, disamping didukung lembaga penyuluhan pemerintah, Bupati dapat dibantu lembaga penyuluhan swasta/ swadaya seperti Komisi Penyuluhan. Untuk Kabupaten Toba Samosir, Bupati telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 178.2 Tahun 2012 tentang pembentukan Komisi Penyuluhan. Dengan keberadaan komisi ini, Bupati berharap akan memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi penyuluhan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagai salah satu bentuk perhatian Pemkab Toba Samosir akan keberadaan petugas penyuluh, pihaknya telah mengalokasikan pembayaran honor petugas penyuluh selama 2 (dua) bulan terakhir, karena ternyata Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan, hanya mengalokasikan pembayaran honor petugas penyuluh hanya untuk 10 (sepuluh) bulan saja.

Untuk memberikan pembekalan dan penyegaran bagi tenaga penyuluh, pengamat hama dan TB-THL, pada kegiatan ini dihadirkan narasumber dari Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Prof. DR. Ir. Meneth Ginting, M.A.D.E dan Kepala Pusat Penelitian Ketahanan Pangan dan Agribisnis, Lembaga Penelitian USU, Ir. Hasudungan Butar-Butar, MSi, yang juga salah seorang anggota Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara. Dalam paparannya, Meneth Ginting, yang juga mantan Bupati Karo ini, membekali para petugas penyuluh tentang Penyuluhan dalam Berbagai Aspek Pembangunan yang dikaitkan dengan Dinamika Organisasi dalam Mengukur Keberhasilan. Sementara Hasudungan Butar-Butar, memaparkan Peranan Penyuluh Pertanian dan Masalah yang Dihadapi pada Era Otonomi Daerah. Menurut Hasudungan, kelembagaan penyuluhan pertanian diharapkan dapat berfungsi sebagai home base yang mampu melakukan pembinaan karier dan profesionalisme penyuluh pertanian serta mampu menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terpadu yang efektif, efisien dan produktif serta bersifat sinergis dengan pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi daerah.

Ketua Komisi Penyuluhan Toba Samosir, Ir. Sahata Butar-Butar mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan akan bermanfaat pada peningkatakan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian sehingga penyuluh pertanian dapat mengaktualisasi diri dan berperan sebagai ujung tombak pada peningkatan tingkat kesejahteraan petani. Melalui pertemuan ini, juga diharapakannya akan menjadi wadah bertukar pikiran bagi para petugas penyuluhan pertanian untuk memberikan pertimbangan pada pengambilan kebijakan khususnya seputar penyelenggaraan penyuluhan.

Terkait dengan jumlah tenaga penyuluh di Toba Samosir, Sahata mengatakan, hal ini juga telah menjadi perhatian pihaknya, mengingat jumlah tenaga penyuluh di Toba Samosir masih jauh dari angka ideal. Hal ini juga diamini Sekretaris BP4K, Ir. Asnah Manurung. Menurutnya, setidaknya setiap desa harus memiliki satu orang petugas penyuluh. Dikatakannya lagi, jumlah petugas penyuluh saat ini diperkirakan hanya berjumlah 93 petugas penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS dan THL, dan bertugas untuk melayani penyuluhan pada 231 desa dan 13 kelurahan di Toba Samosir. Karena itu, kedepannya, untuk memaksimalkan penyelenggaraan penyuluhan, pihaknya secara bertahap akan berupaya memenuhi keterbatasan petugas penyuluh ini.

Pada pelaksanaan kegiatan yang diikuti sekitar seratusan tenaga penyuluh ini, juga dihadiri Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan Kepala BP4K Toba Samosir, Ir. Tua Pangaribuan, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Bonar Sirait, Msi.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment