TIM MONEV PKK PROVSU KUNJUNGI DESA NALELA, KECAMATAN PORSEA

OTim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) PKK Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin Ketua Tim Dra. Cut Juliati Suherman, dan para anggota yang terdiri dari Drs. Ahmad Arif, Juara Siahaan, Drg. Elisabeth dan Dra. Natizah, berkunjung ke Desa Nalela, Kecamatan Porsea salah satu dari 9 (sembilan) desa binaan TP PKK Kabupaten Toba Samosir untuk kategori Desa Program Terpadu P2WKSS, Rabu (28/11).

Kepala Badan PM dan PD, Labinsar Sirait mengatakan, kedatangan Tim dari Provinsi ini dimaksudkan guna melakukan monitoring terhadap kegiatan dan perkembangan desa binaan PKK Kabupaten Toba Samosir, sekaligus memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan TP-PKK desa. Ditambahkannya, selama kegiatan ini berlangsung, tim akan mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi, PKDRT, UP2K PKK, Hatinya PKK dan pemanfaatan hasil TOGA.

OSetibanya di Desa Nalela, Tim Monev PKK Provsu yang didampingi Ketua TP-PKK Tobasa, Ny. Netty Pandapotan Simanjuntak br Pardosi, Wakil Ketua TP-PKK, Ny. Agustina Liberty Pasaribu br. Sibuea,  dan Camat Porsea, Augus Sitorus, rombongan langsung disambut “Tor-Tor Manomu-nomu” yang dipersembahkan anak-anak desa setempat. Tampak anggota tim sangat terkesima dengan penyambutan yang dilakukan, dan sangat kagum dengan keramahan warganya dan suasana lingkungan Desa Nalela yang benar-benar asri. Saat monitoring dan evaluasi dilakukan, hadir berbagai kelompok-kelompok binaan TP PKK Toba Samosir dan TP PKK Kecamatan Porsea, seperti kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Kelompok Lansia, Karang Taruna, kelompok Posyandu, Dasa Wisma, UP2K dan kelompok-kelompok binaan lainnya di desa tersebut.

Sebelum mengunjungi  Desa Nalela, Tim Monev diterima Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan didampingi Asisten Pemerintahan, Wasir Simanjuntak, Asisten Administrasi Umum, Tito Siahaan, Kepala Badan PM dan PD, Labinsar Sirait, para Staf Ahli Bupati dan para pimpinan SKPD lainnya.

Monev PKK ProvsuDalam amanatnya, Bupati mengatakan, kegiatan PKK merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan kegiatan PKK di daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari kegiatan PKK secara Nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Karena itu, kata Bupati, untuk menunjang eksistensi PKK, khususnya terhadap desa binaannya, pemerintah daerah telah mengupayakan pembangunan infratruktur perdesaan dan meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dengan berbagai bimbingan dan pelatihan. Bupati juga mengharapkan dukungan dan kerjasama TP PKK kabupaten, karena dengan program tersebut, Bupati yakin kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. “Melalui Program dan Kegiatan PKK, diharapkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat semakin meningkat”, ujar Bupati.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

TOBASA PERINGATI HARI GURU NASIONAL, HUT PGRI KE-67 DAN HUT KORPRI KE-41 TAHUN 2012

Peringatan Hari Guru Nasional yang dirangkai dengan peringatan HUT PGRI ke-67 dan HUT Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) ke 41 Tahun 2012 Tingkat Kabupaten Toba Samosir, diperingati secara sederhana dengan upacara Nasional, dan bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Toba Samosir, Liberty Pasaribu di Lapangan Sisingamangaraja XII, Balige, Kamis (29/11).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat, dengan dihadiri pengurus dan ratusan anggota KORPRI dan PGRI ini, juga dilakukan pembacaan Ikrar Guru, Panca Prasetya Korpri serta menyanyikan lagu Hymne Guru, Mars KORPRI dan beberapa lagu nasional lainnya.  Hadir juga Asisten Pemerintahan Setdakab Tobasa, Wasir Simanjuntak, para pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Toba Samosir, para pengurus dan anggota organisasi wanita/ Ormas/ OKP, siswa/i SD/SMP/SMA dan mahasiswa/i dari PI-Del Laguboti dan Akper HKBP Balige.

Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Toba Samosir, Liberty Pasaribu mengamanatkan, KORPRI harus mampu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui pemantapan kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan juga, KORPRI telah menunaikan perannya sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Diakui, Birokrasi pemerintahan saat ini telah tampil dengan pelayanan yang semakin baik, dan peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi, memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional dalam sambutannya pada rangkaian upacara tersebut yang juga dibacakan Wabup Liberty Pasaribu, mengatakan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, paling tidak ada 4 (empat) aspek yang perlu dikembangkan, yakni kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, pedagogi,kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Menurutnya, inilah aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi kurikulum 2013.

Selepas upacara, juga dilakukan penyematan bunga secara simbolik oleh Wabup Liberty Pasaribu, Wakapolres Tobasa Kompol F. Tampubolon, Kajari Balige Harly Siregar dan Dandim 0210/TU-TS yang diwakili Danramil Balige Kapten (Inf) Merayot Simanjuntak, kepada beberapa guru, yakni Anita Silaban (Guru TK Alternatif Balige), Ramli Sihotang (Kasek SDN 176367 Balige), Ratna Siahaan (Guru SMPN 2 Balige), Majek Ginting (Guru SMAN 1 Balige) dan Resterida Marpaung (Guru SMKN 2 Balige). Kadis Pendidikan melalui Sekretaris Dinas, Eston Sihotang, mengatakan, penyematan bunga kepada para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut dimaksudkan, sebagai wujud penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi para guru tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Toba Samosir.

Pada kesempatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada Marta Magdalena Samosir, salah seorang siswi SMK N 2 Balige, Kelas II/Ak-1, yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama Toba Samosir. Putri seorang petani dari Onan Runggu ini, telah meraih Juara II Tim Matematik Non-Teknologi tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9-13 Nopember 2012 yang lalu.

 (Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

MERIAHKAN HUT KE 13, DWP TOBASA GELAR LOMBA PADUAN SUARA HYMNE DAN MARS DWP

Lagu Hymne dan Mars Dharma Wanita Persatuan (DWP) Republik Indonesia berkumandang di Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Balige Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa (27/11). Lagu ini dikumandangkan oleh 471 anggota DWP Kabupaten Tobasa lewat Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP. Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Liberty Pasaribu mengatakan sangat apresiatif terhadap Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP tersebut serta bangga terhadap pihak yang memprakarsainya. Namun supaya kegiatan memiliki dampak lebih, peserta diminta tidak saja menjadikan lomba mencari pemenang, tetapi lebih dari itu.

Menurut Bupati, beberapa hal yang patut diperhatikan DWP Kabupaten Tobasa dalam mensukseskan programnya, yakni bertaqwa kepada TYME, selaku istri dan ibu rumah tangga tidak berhenti belajar menambah pengetahuan guna mendukung suami tanpa mencampuri tugasnya sebagai PNS, hidup hemat dan tampil sederhana serta mampu menjalin keakraban dan ramah kepada masyarakat sekitar.

Penasehat DWP Kabupaten Tobasa Ny. Netty P Kasmin Simanjuntak meminta DWP terus turut ambil bagian dalam upaya membangun bangsa, membantu dan memotivasi para suami sebagai aparat pemerintah agar bekerja maksimal dalam mensukseskan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.

“Saya berharap Lomba Paduan Suara Hymne dan Mars DWP dalam menyambut HUT Ke DWP 13 tahun 2012 ini senantiasa mempererat hubungan sesama anggota DWP, menumbuhkan sikap sportivitas dan kreatifitas peserta lomba, meningkatkan potensi diri, aktif dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul serta terus dan selalu menggali kreatifitas,” ujarnya.

Senada juga diutarakan Ketua DWP Ny. Rosita Liberty Manurung. Istri PNS mempunyai andil besar dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk itu diminta anggota DWP Tobasa tampil percaya diri, pandai mengukur kemampuan dan potensi serta bakat yang dimiliki, sehingga timbul semangat berperan aktif  mendampingi para suami. “Anggota DWP harus cerdas dalam mengelola potensi dirinya untuk dapat dimanfaatkan melengkapi keperluan rumah tangga. Karenanya saya berharap perlombaan ini hendaknya memberi semangat baru bagi seluruh peserta dan mampu mempererat ikatan sesama anggota DWP Kabupaten Tobasa,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Lomba Ny. Kastarida Arusdin Sagala dalam laporannya mengatakan, peserta lomba adalah anggota DWP se-Tobasa. Jumlah kelompok yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan itu sebanyak 22 kelompok. Lomba Paduan Suara ini disebutkan merupakan satu upaya penyegaran dan pelestarian nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Kegunaannya meningkatkan kebulatan tekad dan jati diri kelaurga anggota DWP sebagai insan pembangunan ditengah-tengah kelaurga, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, kata Kastarida, lomba juga diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan dan silaturahmi antar anggota DWP Tobasa serta meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama anggota dan seluruh pengurus DWP.
Lomba Paduan suara ini dibuka langsung Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak diwakili Wabup Liberty Pasaribu. Mendampingi turut hadir Sekda Liberty manurung, para Kepala Dinas dan camat dilingkungan Pemkab Tobasa. Dewan juri dalam perlombaan, Komposer TH Nababan, Dosen Musik STAKPN Tarutung Amudi Lumbantobing dan Aston P Manik.

Sesuai penilaian dewan juri, dalam lomba paduan suara itu, Unit Dinas Pendidikan berhasil meraih Juara I, Unit BKD Juara II, Gabungan Unit Dinas Perhubungan, Dispora dan Sekwa Juara III, Gabungan Unit Kecamatan Balige dan Nassau Juara IV, Unit Kecamatan Porsea Juara V dan Gabungan Unit Dinas Pertanian, Ketapang dan Badan penyuluhan Juara VI . Bagi setiap pemenang diberikan hadiah, tropi dan hadiah lainnya. (es)

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

SEKDA TOBASA MINTA KPP PRATAMA UNTUK LEBIH BERSINERGI DENGAN PEMDA

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Liberty Manurung menghimbau pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Balige dapat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerjasama dalam upaya mengintensifkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat rampung dengan baik dengan pencapaian target yang maksimal. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus guna mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga keterlambatan pembayaran dapat dihindari. Demikian disampaikannya ketika menerima audiensi Kepala KPP Pratama Balige yang baru di ruang kerjanya, Selasa (27/11) di Balige.

Kepala KPP Pratama Balige, Setiadi ST, MT, disamping memperkenalkan dirinya sebagai pejabat yang baru dihunjuk memimpin KPP Pratama Balige, pada audiensi tersebut juga menyampaikan harapannya akan dukungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir guna menggugah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pada kesempatan tersebut, Setiadi, yang pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh Kasi Ekstensifikasi Perpajakan, Kondester Sijabat dan Kasi Pengolahan Data dan Informasi, Ivan Wardhana, melaporkan bahwa realisasi PBB sektor perdesaan untuk Tahun Anggaran 2012 sudah mencapai target, sedangkan untuk sektor perkotaan masih di angka 81%.
Setiadi juga mengungkapkan, bahwa seputar adanya rencana pengalihan pengelolaan PBB ke pemerintah daerah, pihaknya akan memberikan dukungan penuh atas rencana tersebut. “Kita akan berkontribusi dalam menyiapkan data awal PBB serta berkomitmen mendukung penyediaan software yang akan dipergunakan”, ujar Setiadi.

Sementara, Kadis PPKKD Kabupaten Toba Samosir, Thamrin Simanjuntak menyatakan kesiapan pihaknya dalam rangka pengelolaan PBB yang dijadwalkan pada 2014 mendatang. Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya telah menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan PBB tersebut dan akan segera diajukan ke DPRD. Disamping itu, kata Thamrin,  pihaknya juga sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. “Beberapa kali kita sudah mengirimkan staf kita untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terkait hal tersebut”, kata Thamrin. Namun, diakuinya hingga saat ini yang menjadi kendala yang dihadapi instansinya adalah kesiapan peralatan yang dibutuhkan guna mendukung program tersebut.

Dalam audiensi yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum, Tito Siahaan tersebut juga dilakukan diskusi dan pembahasan tentang status objek pajak lainnya yang diharapkan dapat mendongkrak realisasi penerimaan pajak dari berbagai sektor lainnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

TEKAN ANGKA PENYAKIT SOSIAL, PEMKAB TOBASA LAKUKAN PENYULUHAN HUKUM

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah, akan berdampak buruk bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, penyakit sosial seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, sengketa antar masyarakat dan lain-lainnya, sering terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan “gangguan” dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Toba Samosir melalui Wakil Bupati, Liberty Pasaribu, pada penyelenggaraan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah baru-baru ini, yang dilangsungkan di beberapa kecamatan di Toba Samosir.

Lebih lanjut dikatakannya, penyakit sosial sering terjadi disebabkan perbuatan yang dilakukan sebagai akibat ketidaktahuan atas aturan hukum yang mengatur. Karena itu, untuk menekan angka penyakit sosial di kabupaten yang berpenduduk sekitar 42.501 rumah tangga ini, diharapkannya, melalui penyuluhan hukum tersebut, akan muncul kesepahaman sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat diminimalisir.

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Kecamatan Uluan, Silaen dan Habinsaran ini, menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Balige dan dari Kepolisian Resort Toba Samosir. Selama penyuluhan ini, pihak Polres Toba Samosir menyajikan materi tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di muka umum, sedangkan Kejari Balige memaparkan makalah seputar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, makalah tentang Pemeriksaan Perkara, Pembuktian Persidangan dan Putusan Pengadilan dipresentasikan Kantor Pengadilan Negeri Balige.

Penyuluhan untuk masyarakat dan aparatur pemerintah di 3 (tiga) kecamatan tersebut, diikuti para kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya serta para tokoh masyarakat/agama/adat setempat.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

PEMKAB TOBASA SEBAGAI BADAN PUBLIK JAMIN PUBLIK PEROLEH INFORMASI

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai badan publik senantiasa berupaya menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Karena itu, dalam memenuhi kewajiban ini, Pemkab Toba Samosir berupaya menjalin kemitraan dengan insan pers/ jurnalis. Hal ini disebabkan, di era demokratisasi ini, peran insan pers berada dalam posisi yang sangat strategis, sebagai alat kontrol sosial, alat mencerdaskan masyarakat serta sebagai sumber dan penyalur informasi bagi publik. Maka, dengan peranan yang dimiliki tersebut, akan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pembangunan.

Hal ini disampaikan Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan, Drs. Rudolf Manurung, pada pelantikan pengurus Koordinator Cabang Persatuan Wartawan Indonesia – Reformasi (Korcab PWI-Reformasi) Kabupaten Toba Samosir, di Aula VIP Serbaguna HKBP, Balige, Kamis (22/11).

Masih dalam sambutannya, terkait dengan keberadaan Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, Bupati berharap, melalui PWI- Reformasi, agar para insan pers yang tergabung didalammnya berkenan menyambut ajakan pemerintah untuk menjalin suatu kemitraan yang baik, melalui penyajian informasi yang berkualitas. Karena menurutnya, dengan kemitraan tersebut, pemerintah telah terbantu dalam memenuhi tanggung jawab akan informasi kepada publik.

Menyambut ajakan ini, Ketua terpilih Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, Harry Hutagaol mengatakan, bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen akan bermitra dengan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir untuk mendorong percepatan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana prinsip “Good Governance”. Disebutkannya juga, dengan dikukuhkannya Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Toba Samosir, akan membawa nuansa perubahan yang mendasar dalam tatanan kewartawanan dalam membuat berita. Ditegaskannya, pihaknya akan menggodok setiap anggotanya untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintahan dan masyarakat berupa berita maupun informasi yang aktual, tajam dan terpercaya tanpa melanggar kode etik jurnalistik.

Koordinator Nasional PWI-Reformasi yang diwakili Sektretaris Umum, Yahya Suryadharma, yang hadir guna melantik pengurus Korcab di Toba Samosir, dalam sambutannya menegaskan, bahwa keberadaan Korcab PWI-Reformasi di Toba Samosir bukan untuk wadah mencari uang, melainkan sebagai wadah untuk bermitra dengan pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Disebutkannya juga, kata-kata reformasi pada PWI-Reformasi didorong oleh niat untuk melakukan perubahan pada jatidiri wartawan, mengingat wartawan itu tumbuh dari adanya motivasi dan gagasan.

Acara pelantikan ini, juga dihadiri Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan, Kajari Balige, Harly Siregar, SH, MH, Wakapolres Toba Samosir, Kompol F. Tampubolon, Anggota DPRD Toba Samosir Tonny Sakkan Siahaan, Kaban Kesbang Pollinmas, Edward Tampubolon, Kabag Humas dan Protokol Elisber Tambunan dan Kakan Satpol PP, Timbul Sihombing. Hadir juga mewakili Koordinator Daerah PWI-Reformasi Provinsi Sumatera, Sekretaris Umum Baringin Pulungan dan mewakili Korcab se-Sumatera Utara hadir Ketua Korcab PWI-Reformasi Kabupaten Deli Serdang, Firdaus Tanjung.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment

DUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TOBASA HUNJUK PPID

Sosialisasi Komisi InformasiBupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdakab Toba Samosir, Drs Liberty Manurung, MM, Biztel, menyambut baik keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara. Bahkan pihaknya berharap, Komisi Informasi terbentuk di Kabupaten Tobasa. Dikatakannya, dengan keberadaan Komisi Informasi ini, diharapkan akan menciptakan kesepahaman para pihak, yakni penyedia, pemohon maupun pengguna informasi dalam menyikapi era keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan Komisi Informasi, Bupati juga yakin, akan segera diperoleh pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Hal ini diutarakan pada Sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Rabu (21/11) di Balige.

Disebutkannya lagi, Pemkab Toba Samosir sudah menghunjuk Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Nomor 180A Tahun 2011 yang selanjutnya diubah dalam SK Nomor 149 Tahun 2012. PPID yang dihunjuk tersebut, terdiri dari PPID utama yang dijabat Kabag Humas dan Protokol, PPID Pelaksana dan PPID Pendukung yang merupakan PPID yang berkedudukan pada seluruh satker di Tobasa. Dia berharap pejabat PPID di pemkab Tobasa semaksimal mungkin memberi ruang kepada pemohon informasi. Dia juga mengintruksikan kepada pejabat PPID di Pemkab Tobasa mengaplikasikan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan agar seluruh PPID yang telah dihunjuk dapat benar-benar memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan informasi publik dapat dinikmati pemohon maupun pengguna informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah menyebutkan, di jajaran pemerintah kabupaten/kota, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara  baru 13 yang sudah membentuk PPID. Karena itu, pihaknya mendesak semua lembaga dan badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pasalnya, masih banyak lembaga dan badan publik di Sumut yang belum membentuk PPID.

”Keberadaan PPID di lembaga dan badan publik mutlak diperlukan. Karena mereklah yang bertugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi,” tegas M Zakil Abdullah pada acara tersebut. Disebutkan Zaki lagi, lahirnya Undang Undang Nomor 14/1998 tentang Keterbukaan Informasi menuntut lembaga dan badan publik untuk terbuka dan transparan dalam memberikan  informasi kepada publik. Badan publik tidak boleh lagi merahasiakan suatu informasi, kecuali informasi yang sifatnya rahasia.  ”Dulu, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sekarang, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam Undang Undang sebagai informasi rahasia,” sebut Zaki.

Didampingi Wakil Ketua KI Sumut, Drs. Mayjen Simanungkalit,  Ketua Devisi Kelembagaan dan Kerjasama antar Lembaga Drs H.M Natsir Isfa, MM, Ketua Devisi Sosialisasi, Advokasi H.M Syahyan, SAg dan Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Drs Robinson Simbolon, Zaki  kembali menjelaskan, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hal senada diungkapkan Mayjen Simanungkalit, Katanya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebut Mayjen, baru saja memiliki Komisi Informasi (KI) dengan dilantiknya 5  Komisioner KI Provinsi Sumatera Utara oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, ST pada, 10 September 2012 lalu. KI Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

M Natsir Isfa mengambahkan,  KI Provinsi Sumut merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan tugas KI menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi. Masih menurutnya, kewenangan dari Komisi Informasi di level provinsi yang meliputi penyelesaian sengketa Informasi yang menyangkut badan publik, baik badan publik pemerintah maupun badan non pemerintah yang dananya seluruhnya atau sebahagiannya berasal dari APBN / APBD, bantuan luar negeri atau sumbangan  masyarakat.

Sementara, komisioner lainnya, M Syahyan mengatakan, pentingnya segera membentuk PPID karena banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi di sejumlah daerah di Indonesia lebih dikarenakan belum adanya PPID tersebut. Sementara kata  Robinson Simbolon  agar sengketa informasi tidak terjadi pejabat PPID di lembaga dan badan publik harus pro aktif. Katanya, sudah tidak ada alasan lagi bagi lembaga dan badan publik untuk tidak membentuk PPID. Sebab mereka telah diberi waktu dua tahun untuk menyiapkannya setelah UU No 14/2008 disahkan.   ”Mereka (PPID) harus pro aktif jika ada masyarakat yang meminta informasi,” tegasnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Posted in Humas | Leave a comment