UNTUK PENGUATAN KAPASITAS DAN PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF, UPK PNPM-MP KEC. BALIGE SELENGGARAKAN PELATIHAN KADES/ LURAH DAN BPD

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RepublikIndonesiapada 30 April 2007 dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola partisipatif. Dalam rangkaian tahapan kegiatan sebagaimana teknis pelaksanaannya, PNPM-MP juga membekali para pelaku-pelaku PNPM-MP dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional program ini, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Balige dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas khususnya bagi kepala desa/ lurah dan BPD/LKMD dalam mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM-MP telah melaksanakan Pelatihan Lurah/ Kades, Seklur/ Sekdes, BPD dan LKMD se-Kecamatan Balige yang diselenggarakan di Aula Serba Guna HKBP Balige. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 16 s/d 17 Juni 2011.

Pelatihan yang dibuka langsung oleh Camat Balige ini, menghadirkan narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Badan PM dan PD), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Dinas PPKKD) serta dari Fasilitator Kabupaten. Humisar Napitupulu, SH selaku narasumber dari Badan PM dan PD dalam pelatihan ini menyampaikan materi seputar tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa/ kelurahan yang dirangkai dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pada sesi berikutnya Humisar juga memberikan paparan tentang penyusunan peraturan desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Sementara itu, narasumber lainnya Ganyang Situmorang, SE dari Dinas PPKKD Kabupaten Toba Samosir pada sesi sebelumnya, menyampaikan materi dan paparan seputar pengelolaan keuangan desa dan tata cara penyusunan APBDes. Dalam paparannya tentang tata cara penyusunan APBDes ini, Ganyang Situmorang menekankan bahwa penyusunan APBDes harus mengadopsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Situmorang juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus mempedomani prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis realitas, pembiayaan berbasis aktifitas, alokasi berbasis prioritas, pelaksanaan berbasis akuntabilitas dan pengawasan oleh pengawas berintegritas.

“PNPM-MP yang menekankan pada metode partisipatif ini, tentunya akan sangat efektif dalam pelaksanaannya apabila masyarakat dapat lebih berdaya dan berperan aktif”,  demikian disampaikan Asisten Fasilitator Kabupaten Berman Tampubolon yang bertindak sebagai narasumber berikutnya dalam pelatihan ini. Dalam paparannya Berman mengangkat topik seputar perencanaan partisipatif khususnya dalam penyusunan RPJMDes.

Pada kesempatan lainnya, pelatihan ini juga diisi dengan sosialisasi penetapan prioritas usulan yang diajukan desa dalam PNPM-MP. Sosialisasi ini disampaikan oleh Agustinus Siregar selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Agustinus mengatakan bahwa PNPM-MP memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan di desanya serta dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dikehendaki dan dibutuhkan warga desa.

Ketika disinggung seputar pelaksanaan pelatihan ini, Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Balige Jonson D. Siahaan menjelaskan bahwa sebagaimana visi dan misi yang diusung PNPM-MP, melalui pelatihan ini diharapkan akan mampu mengefektifkan fungsi dan peran pemerintahan lokal dalam hal ini pemerintahan desa. “PNPM-MP telah teruji dalam pencapaian tujuan maupun dalam aspek efisiensi, oleh karena itu, peran dan fungsi para kepala desa/ lurah dan BPD  sangat berpengaruh dalam mendukung suksesnya program nasional yang mengintegrasikan pola pembangunan partisipatif ini”, ujarnya.

Senada dengan Jonson Siahaan, Fasilitator Kecamatan Jefferson Sitanggang menambahkan bahwa kepala desa/ lurah selaku pembina dan pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP di desa perlu dibekali dengan pemahaman seputar program ini dengan harapan nantinya bersama BPD akan mampu menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung pola pembangunan partisipatif  di desanya. “Oleh karena itu, secara berkala dan berkesinambungan pelatihan kepala desa/ lurah dan BPD telah menjadi agenda rutin program PNPM-MP”, jelas Jefferson.

Selama pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh 105 orang peserta dari 35 desa/ kelurahan di Kecamatan Balige ini, terlihat hadir PjOK PNPM-MP Kecamatan Balige Porman Nainggolan, Sekretaris UPK Kecamatan Balige Dian Asry Panjaitan, Bendahara UPK Kecamatan Balige Hotni J. Simanjuntak serta Pendamping Lokal Indah J. Pakpahan.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

2 thoughts on “UNTUK PENGUATAN KAPASITAS DAN PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF, UPK PNPM-MP KEC. BALIGE SELENGGARAKAN PELATIHAN KADES/ LURAH DAN BPD”

  1. Pelatihan Kades dan BPD cukup memberikan penguatan bagi indifidu kades dan BPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya dalam PNPM Mandiri Perdesaan tetapi tugas mereka secara umum sebagai pemerintahan desa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s