KABAG HUMAS : “TIDAK ADA PEMBOHONGAN PUBLIK ATAS BIODATA BUPATI PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK”

Seputar adanya pemberitaan pada salah satu media cetak nasional seputar administrasi biodata pendidikan Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjutak, Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir Drs. Rudolf Manurung melalui Kabag Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir Arwanto H. Ginting, SSTP, Jumat (01/07) di ruang kerjanya mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dipertentangkan lagi. ”mengenai riwayat pendidikan beliau, melalui keputusan Pengadilan Negeri Balige dan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut sudah sangat jelas dipertegas dan diputuskan”, ujar Arwanto. Selanjutnya, Arwanto menjelaskan lebih lanjut mengenai biodata administrasi pendidikan Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak, bahwa melalui Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 01/Pdt.P/2010/PN.BLG tertanggal 01 Maret 2010 telah ditetapkan dengan tegas terkait penggunaan atau penyebutan nama yang sah. Pada keputusan tersebut lebih lanjut ditetapkan bahwa Pandapotan Simanjuntak atau Pandapotan Kasmin Simanjuntak atau Kasmin M. Simanjuntak merupakan orang yang sama serta menegaskan bahwa segala surat-surat yang telah dipergunakan dengan menggunakan ketiga nama tersebut adalah sah.

Pada kesempatan tersebut, Arwanto sangat menyesalkan munculnya pemberitaan-pemberitaan ini kembali, karena sangat mempengaruhi opini masyarakat untuk terprovokasi. “kami sangat mengharapkan masyarakat untuk tidak terusik dengan hal-hal seperti ini, hendaknya seluruh stakeholder dapat bergandengan tangan dalam peningkatan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Tobasa”, pintanya.

Selanjutnya, Arwanto menegaskan bahwa dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan informasi ini. “tidak ada pembohongan publik disini, melalui putusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut juga sudah dipertegas”, katanya. Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 dinyatakan bahwa “untuk jenjang pendidikan Master of Business Administration (MBA), Doktor Honorary dan Profesor, sama sekali tidak ada kaitannya dengan riwayat pendidikan yang dicantumkan, karena dalam pengajuan kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya mencantumkan riwayat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Ekonomi Atas”. “jadi, dimana pembohongan publiknya? identitas beliau sangat jelas disitu”, kata Arwanto.

“permasalahan ijazah ini sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sudah menyatakan dengan tegas bahwa pemalsuan ijazah yang dituduhkan tidak terbukti”, ujar Ginting. Dengan tegas Kabag Humas ini menjelaskan bahwa sesuai dengan penyelidikan pihak kepolisian atas pengaduan R. Thomas Avianto, SH, MH ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, yang dilimpahkan penyidikannya ke Kepolisian Daerah Republik Indonesia Resort Toba Samosir, Polres Toba Samosir melalui Surat Nomor : No.Pol:B/65/IX/2010/Reskrim tertanggal 6 September 2010 juga dengan tegas dinyatakan bahwa dugaan pemalsuan ijazah dalam pemilukada Toba Samosir tidak terbukti. “saya rasa semuanya sudah sangat jelas, data dan fakta serta legalitas bisa dibuktikan, jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Toba Samosir khususnya kepada anak rantau untuk tidak terpancing atas isu-isu ini”, katanya.

Arwanto Ginting mengakhiri tanggapannya seputar pemberitaan miring tersebut mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi pada bidang penegakan hukum juga mempertegas dengan jelas bahwa perbedaan identitas tersebut pada prinsipnya bukan merupakan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan, karena merupakan orang yang sama”, kata Arwanto.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

2 thoughts on “KABAG HUMAS : “TIDAK ADA PEMBOHONGAN PUBLIK ATAS BIODATA BUPATI PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK””

  1. kalau tidak tahu permasalahannya secara jelas, harusnya berita mengenai ijazah Kasmin Simanjuntak tidak perlu ditanggapi pemkab melalui Humas. karena hal itu justru mengundang reaksi yang lebih tajam dari orang-orang yang lebih paham ketimbang Kabag Humas.
    Kabag Humas ! perlu saudara ketahui, masalah keabsahan ijazah pak Kasmin, sah atau tidak sah, itu bukan domain MK. tolong dipahami itu. Kemudian mengenai Keputusan PN Balige, anda juga harus mengetahui mekanisme persidangan dan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam persidangan itu, sehingga faktanya jelas. jadi jangan asal mengomentari. lagian itu bukan domain saudara, karena yang dikritik adalah administrasi biodata pendidikan Kasmin, bukan Bupati Tobasa. walaupun kenyataan Kasmin itu Bupati Tobasa. Ini saran untuk saudara, terima atau tidak terserah. thank’s

    1. yth. putra tobasa
      terima kasih komentar dan sarannya yang tentunya karena kepedulian untuk Tobasa, sesuai dengan pemberitaan yang kami baca pada salah satu media cetak, pada berita tersebut memuat judul yang mempertanyakan ttg Bupati Tobasa, jadi selaku humas kami menginformasikan sesuai data yang kami peroleh.

      horas
      (redaksi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s