Berita Terbaru

FUNGSI HIDROLOGI HUTAN AKAN TERJAGA MELALUI SISTEM PENGELOLAAN HUTAN YANG TEPAT DAN BERKELANJUTAN

Wakil Bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu, SH, MSi meminta agar sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara tepat dan berkesinambungan untuk menghindari kerusakan hutan yang berakibat timbulnya lahan kritis dan berkurangnya fungsi hidrologi hutan. Hal tersebut disampaikan Liberty Pasaribu dalam bimbingan dan arahannya saat membuka secara resmi Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat di Balai Data Kantor Bupati Toba Samosir di Balige, Rabu (27/07).

Liberty Pasaribu juga menambahkan bahwa penetapan Sub DAS Gopgopan yang berada di wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagai skala prioritas penanganan dari beberapa DAS di Sumatera Utara memerlukan suatu komitmen dan kesepahaman bersama antara pihak terkait untuk memperbaiki pengelolaan Sub DAS tersebut yang menurut beberapa referensi telah berada dalam kondisi kritis. Perbaikan pengelolaan Sub DAS Gopgopan ini, menurut Wakil Bupati juga telah menjadi perhatian Pemkab Toba Samosir melalui program kerja yang telah direncanakan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Toba Samosir. Mengakhiri arahannya, Wabup Liberty Pasaribu mengajak seluruh yang hadir dan pihak terkait untuk dapat mengelola, memanfaatkan serta melestarikan lingkungan dan hutan secara bertanggung jawab. ”Sehingga kelak kita dapat mewariskan hutan dan lingkungan yang terawat kepada anak cucu kita”, ajak Liberty.

Proyek Penguatan Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat yang juga dikenal dengan istilah “Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) Project” merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan Barumun sebagai hasil kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan United Nations Development Programme (UNDP) serta disokong oleh Global Enviromental Fasilities (GEF). Proyek yang akan berlangsung hingga tahun 2014 dan telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2010 ini dilatarbelakangi upaya untuk mengurangi timbulnya degradasi fungsi hutan, kerusakan hutan, lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terus berlanjut. Untuk wilayah Republik Indonesia, setelah melalui verifikasi dan memperoleh persetujuan, lokasi proyek SCBFWM ini ditetapkan hanya akan dilakukan pada 6 (enam) lokasi Sub DAS untuk beberapa provinsi saja, seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sub DAS Gopgopan yang berada di wilayah Kabupaten Toba Samosir dipilih sebagai lokasi proyek ini. Sub DAS Gopgopan merupakan sub DAS yang melalui 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Toba Samosir yaitu Kecamatan Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea dan Uluan.

Sosialisasi ini juga diisi dengan pemaparan oleh beberapa SKPD terkait di Lingkungan Pemkab Toba Samosir dengan masing-masing judul pemaparan “Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat” oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir dan pemaparan dengan judul “Pengembangan Kawasan Berbasis Cluster Pertanian, Peternakan dan Perikanan” yang dibawakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Toba Samosir juga ambil bagian dalam pemaparan berikutnya dengan materi yang mengangkat seputar program kerja Pemerintah dalam pelestarian daerah aliran sungai.

Sebelumnya, Saor P. Hutapea, S.Hut selaku Regional Fasilities Proyek SCBFWM di Sumatera Utara dalam sosialisasinya menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan degradasi hutan dan lahan di Indonesia dengan sasaran mendukung upaya mengurangi degradasi hutan dan lahan untuk merehabilitasi fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan jasa lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Saor Hutapea menyampaikan beberapa strategi yang ditempuh SCBFWM seperti memperkuat koordinasi antar sektor terkait dan antar wilayah administrasi serta membangun kapasitas para pihak terkait. Saor juga menambahkan bahwa SCBFWM juga melakukan langkah-langkah strategi melalui pembuatan demontrasi plot di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Sosialisasi ini cukup mendapat respon yang positif dari para peserta yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan,  pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan  dialog yang atraktif dan konstruktif antara penyaji dan peserta pada sesi tanya jawab yang dipandu Staf ahli Bupati Drs. TA. Dugat Panjaitan dan DR. CY. Hasugian.

Disamping dihadiri ke empat Camat yang wilayahnya dilalui Sub DAS Gopgopan, turut hadir beberapa pejabat lainnya di Lingkungan Pemkab Toba Samosir, antara lain Asisten Administrasi Umum Lodewyk Panjaitan, SH, Kaban Lingkungan Hidup dan Pertambangan Drs. Agust Nadeak, M.Si, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Hormat Panjaitan, SP, Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Ir. Parlindungan, Kabag Humas dan Protokol Arwanto H. Ginting, SSTP serta beberapa pejabat lainnya. Juga terlihat hadir para undangan dari pihak perusahaaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s