Berita Terbaru

BUPATI MINTA ALOKASI DANA DESA DIKELOLA SECARA TRANSPARAN

 

Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak memberikan arahan kepada seluruh perangkat desa dari 17 desa se-Kecamatan Uluan, pada Sosialisasi ADD di Aula Kantor Camat Uluan, Rabu (20/06)

Dalam sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi aparat desa se- Kecamatan Uluan, Rabu (20/06) yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Uluan, Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, mengingatkan para kepala desa se-Kecamatan Uluan beserta perangkatnya, untuk mengelola ADD secara transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi maupun teknis. Lebih lanjut Bupati menghimbau, agar seluruh lembaga kemasyarakatan dapat terlibat sesuai tugas pokok dan fungsinya, dimana pada akhirnya sasaran dan peruntukan ADD dalam menggerakkan roda pembangunan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat menuju kemandirian dapat tercapai. “Saya harapkan, para kepala desa dan seluruh komponen masyarakat dapat bersatu padu menggerakkan roda pembangunan di desa”, ajak Bupati. Bupati juga berharap, pemanfaatan ADD dapat juga dimanfaatkan untuk mengakomodir hasil musrebang desa, sehingga prioritas pembangunan desa tetap terselenggara.

Secara Simbolis, Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyerahkan Buku Panduan Pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Camat Uluan dan beberapa Kepala Desa, Rabu (20/06)

Secara simbolis, pada kesempatan tersebut, Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyerahkan Buku Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2012. Diharapkannya, dengan lebih memahami ketentuan-ketentuan pengelolaan ADD sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, para aparat pemerintahan desa dapat mengelola ADD dengan baik dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan.

Sosialiasai yang dihadiri para perangkat desa dari 17 desa se-Kecamatan Uluan ini, diisi dengan paparan Kepala Badan PM dan PD, Labinsar Sirait, yang memberikan penjelasan umum pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Labinsar, mengingat pengalokasian ADD yang dilakukan secara proporsional, para kepala desa diminta untuk melengkapi buku-buku administrasi desa, khususnya buku yang memuat profil desa, karena melalui profil desa tersebut beberapa kriteria dalam pengalokasian ADD dapat ditentukan.

Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak bersama Camat Uluan Elister Manurung melakukan photo bersama usai penyerahan Buku Panduan Pengelolaan ADD kepada para Kades se-Kecamatan Uluan, Rabu (06/20)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan PM dan PD Kabupaten Toba Samosir, untuk Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menetapkan 39 (tiga puluh sembilan) desa di Kabupaten Toba Samosir, untuk memperoleh bantuan keuangan desa, masing-masing sebesar Rp. 50 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Alokasi bantuan keuangan yang dimaksudkan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintahan desa dan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi dananya, ditetapkan dengan memperhatikan variabel-variabel seperti pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin dan luas wilayahnya.

Bantuan keuangan desa dari APBD Provinsi ini, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa setelah sebelumnya mengajukan proposal. Untuk penggunaannya, sesuai petunjuk teknisnya, bantuan keuangan desa, akan dialokasikan pada pembangunan sarana-prasarana desa, peningkatan usaha ekonomi desa dan untuk operasional pemerintahan serta peruntukan lainnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

 

Advertisements

2 thoughts on “BUPATI MINTA ALOKASI DANA DESA DIKELOLA SECARA TRANSPARAN”

  1. maaf kepada pemrinth,toba samosir..sya sebagi warga toba samosir,tidak setuju.uang yg harus dipakai,oleh desa,langsung di krim,ke setiap kepalah,desa..karna,kenapa sya mengatakan seperti itu,,,,?MUSTAHL UANG yg akan dikirm ke setiap kepala desa secara langsung bisa dinik mati massyarakt ter sebut ,lebih baik,,pemerintah kota turun tangan langsung kelapangan,dan mengumumpan ke setiap desa,bahwa di desa tersebut mendapat kan bantuan,setelah itu pihak pemerintah kota.melakukan.metting sama masyarakat dan kepalah desa,untuk pengunaan dana tersebut,,,,,,tujuanya adalah,,,agar setip kepala desa,tidak,bisa mengantongi dana yg diberikan,ke kantung pribadinya ,,,

    1. yth. Andi Samosir

      Terima kasih atas tanggapannya. pengelolaan alokasi dana desa maupun dana bantuan keuangan dari pemerintahan atasan telah diatur dalam PP Nomor 72 tahun 2005 dan ketentuan lainnya melalui petunjuk teknis pelaksanaanya. Untuk tepat sasaran, pengawasan oleh instansi terkait dan masyarakat sangat dibutuhkan sebagaimana yang saudara maksud.

      horas
      (admin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s