BUPATI MINTA PANLAK-RANHAM MAMPU MENGINVENTARISIR DAN MEMECAHKAN PERSOALAN HAM

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan nurani, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, serta mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani hidupnya. Dengan akal budi dan nurani itu manusia bebas memutuskan sendiri untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perilaku atau perbuatannya. “Inilah yang disebut HAM. Hak-hak ini tidak boleh diingkari, sebab bila diingkari berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Karenanya, Pemerintah mengemban kewajiban mengakui dan melindungi hak azasi setiap manusia tanpa terkecuali. Begitu juga setiap orang wajib mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, karena kebebasan setiap orang dibatasi kebebasan hak azasi orang lain,” ujar Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Selasa (25/9) pada Pelantikan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (PANLAK-RANHAM) Kabupaten Toba Samosir Periode 2011-2014.

Lebih lanjut lagi Bupati menyebutkan, hal ini telah tercermin pada Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas dasar pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran, bebas memeluk agama dan memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Oleh sebab itu, disamping tugas-tugasnya, Bupati mengharapkan PANLAK-RANHAM Tobasa dapat menginventarisir dan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah HAM, seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan, perlakuan diskriminasi, kekerasan baik pada wanita maupun anak-anak dan hal-hal lain yang dirasakan melanggar hak yang melekat serta mampu menjembatani dan memberikan solusi pemecahannya.

Pelantikan yang langsung dilakukan oleh Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak di Aula SMK Negeri 1 Balige ini, juga disaksikan Kapolres Tobasa AKBP Budi Suherman, Dandim 0210 TU/TS Letkol Viktor Tampubolon, Ketua PN Balige Agus Widodo SH MH, para pimpinan SKPD di Lingkungan Pemkab Tobasa dan Kabag Humas Elisber Tambunan SE.

Pada kesempatan lainnya, Ketua Panitia Pelantikan, Tito Siahaan SH yang sehari-harinya menduduki jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Tobasa melaporkan, Pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebab HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal.

Tugas Panitia Pelaksana RANHAM yang berjumlah 23 orang ini lanjut Tito, adalah untuk pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah, Diseminasi dan pendidikan HAM, Penerapan norma dan standar HAM dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang HAM.

PANLAK-RANHAM Kabupaten Tobasa Tahun 2011-2014 yang dilantik antara lain, Ketua dijabat Sekdakab Tobasa, Wakil Ketua Asisten Administrasi Umum dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Balige, Sekretaris Kepala Bagian Hukum Setdakab Tobasa, Wakil Sekretaris Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab Tobasa, Bendahara Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Setdakab Tobasa yang dilengkapi para anggota dan staf sekretariat. Pelantikan ini sendiri dilakukukan adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Tobasa Nomor 219 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia  Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tobasa Tahun 2011-2014, tanggal 13 Juli 2012.

Sosialisasi RANHAM

Selesai pelantikan, acara dilanjutkan dengan sosialisasi RANHAM. Narasumbernya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Baldwin Simatupang BcIP SH MH dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprovsu Mangihut Nadeak SH.

Pada kesempatan itu Baldwin memaparkan materi tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan (P5) HAM, sementara Mangihut tentang Peranan pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Selama sosialisasi berlangsung, seluruh peserta yang antara lain terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pemerintahah Daerah tampak begitu antusias mengikutinya dan itu terbukti disaat sesi tanya jawab, peserta aktif melontarkan berbagai pertanyaan seputar HAM serta mekanisme pemecahan persoalannya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s