BUPATI TOBASA INSTRUKSIKAN SKPD KELOLA ANGGARAN SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk mencapai opini tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan RI yakni “Wajar Tanpa Pengecualian/WTP” dalam pengelolaan keuangan daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD), Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, instruksikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. “Seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan daerah, harus dapat dipertanggung jawabkan, disertai dengan data-data administrasi”, ujar Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak dihadapan seratusan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah, yang bertempat di TB Centre, Senin (05/11) di Balige.

Opini Wajar Tanpa Pengeculian diperoleh, apabila LKPD telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), LRA & Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi. Karena itu, kepada para peserta Bimtek yang terdiri dari merupakan para Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan se-Kabupaten Toba Samosir, Bupati meminta, untuk benar-benar dapat memahami seluruh rangkaian materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sehingga ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah dapat dipraktekkan di SKPD masing-masing.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD), Thamrin Simanjuntak di tempat yang sama mengatakan, dalam mencapai opini WTP tersebut, diperlukan adanya kesamaan pemahaman dan kesamaan langkah oleh seluruh aparat pengelola keuangan di Kabupaten Toba Samosir tentang pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Maka menurut Thamrin, melalui Bimtek ini faktor-faktor tersebut akan terpenuhi di seluruh aparat pengelola keuangan daerah se-Kabupaten Toba Samosir.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun narasumber yang dihadirkan dalam bimbingan teknis ini, terdiri dari Direktorat Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dari Dinas PPKKD Kabupaten Toba Samosir. Dalam rangkaian bimtek ini, salah seorang narasumber yang hadir, Kasubdit Anggaran Daerah Wilayah IV, Horas Maurits Panjaitan, dari Direktorat Anggaran, Kementerian Dalam Negeri, menyajikan paparan seputar mekanisme pengelolaan keuangan daerah, pedoman penyusunan APBD TA 2013 berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2012 dan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Dalam salah satu materi pemaparannya, Horas Maurits mengatakan, adapun indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan waktu penetapan APBD, porsi APBD untuk kesejahteraan masyarakat meningkat, tingginya persentasi realisasi APBD, ketepatan penyampaian LKPD dan meningkatnya kualitas opini BPK. Masih dalam paparannya, untuk penyusunan APBD, menurutnya harus memuat prinsip-prinsip, antara lain : adanya kesesuaian kewenangan daerah, tepat waktu sesuai jadwal/ tahapan, transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lainnya. Sedangkan, dalam ketentuan pemberian hibah, dikatakannya agar hibah yang diberikan dapat menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sementara untuk bantuan sosial yang diberikan harus dapat melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial/ kemiskinan.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s