Berita Terbaru

TOBASA TINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memandang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai suatu langkah strategis dalam pendampingan dan penyebarluasan informasi teknologi serta untuk memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan, guna melakukan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku-pelaku usaha pertanian. Demikian diutarakan Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak ketika membuka secara resmi kegiatan Penyegaran Tenaga Penyuluh, Pengamat Hama dan TB-THL guna Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penyuluhan di Toba Samosir, yang dilaksanakan di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea, Rabu (14/11) di Porsea.

Memperhatikan pentingnya hal tersebut, Bupati mengatakan, Pemkab Toba Samosir telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai wadah Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) penyelenggaraan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Juga sesuai amanat undang-undang dimaksud, dan mengingat penyelenggaraan penyuluhan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, maka dalam menetapkan strategi penyuluhan, disamping didukung lembaga penyuluhan pemerintah, Bupati dapat dibantu lembaga penyuluhan swasta/ swadaya seperti Komisi Penyuluhan. Untuk Kabupaten Toba Samosir, Bupati telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 178.2 Tahun 2012 tentang pembentukan Komisi Penyuluhan. Dengan keberadaan komisi ini, Bupati berharap akan memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi penyuluhan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagai salah satu bentuk perhatian Pemkab Toba Samosir akan keberadaan petugas penyuluh, pihaknya telah mengalokasikan pembayaran honor petugas penyuluh selama 2 (dua) bulan terakhir, karena ternyata Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan, hanya mengalokasikan pembayaran honor petugas penyuluh hanya untuk 10 (sepuluh) bulan saja.

Untuk memberikan pembekalan dan penyegaran bagi tenaga penyuluh, pengamat hama dan TB-THL, pada kegiatan ini dihadirkan narasumber dari Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Prof. DR. Ir. Meneth Ginting, M.A.D.E dan Kepala Pusat Penelitian Ketahanan Pangan dan Agribisnis, Lembaga Penelitian USU, Ir. Hasudungan Butar-Butar, MSi, yang juga salah seorang anggota Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara. Dalam paparannya, Meneth Ginting, yang juga mantan Bupati Karo ini, membekali para petugas penyuluh tentang Penyuluhan dalam Berbagai Aspek Pembangunan yang dikaitkan dengan Dinamika Organisasi dalam Mengukur Keberhasilan. Sementara Hasudungan Butar-Butar, memaparkan Peranan Penyuluh Pertanian dan Masalah yang Dihadapi pada Era Otonomi Daerah. Menurut Hasudungan, kelembagaan penyuluhan pertanian diharapkan dapat berfungsi sebagai home base yang mampu melakukan pembinaan karier dan profesionalisme penyuluh pertanian serta mampu menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terpadu yang efektif, efisien dan produktif serta bersifat sinergis dengan pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi daerah.

Ketua Komisi Penyuluhan Toba Samosir, Ir. Sahata Butar-Butar mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan akan bermanfaat pada peningkatakan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian sehingga penyuluh pertanian dapat mengaktualisasi diri dan berperan sebagai ujung tombak pada peningkatan tingkat kesejahteraan petani. Melalui pertemuan ini, juga diharapakannya akan menjadi wadah bertukar pikiran bagi para petugas penyuluhan pertanian untuk memberikan pertimbangan pada pengambilan kebijakan khususnya seputar penyelenggaraan penyuluhan.

Terkait dengan jumlah tenaga penyuluh di Toba Samosir, Sahata mengatakan, hal ini juga telah menjadi perhatian pihaknya, mengingat jumlah tenaga penyuluh di Toba Samosir masih jauh dari angka ideal. Hal ini juga diamini Sekretaris BP4K, Ir. Asnah Manurung. Menurutnya, setidaknya setiap desa harus memiliki satu orang petugas penyuluh. Dikatakannya lagi, jumlah petugas penyuluh saat ini diperkirakan hanya berjumlah 93 petugas penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS dan THL, dan bertugas untuk melayani penyuluhan pada 231 desa dan 13 kelurahan di Toba Samosir. Karena itu, kedepannya, untuk memaksimalkan penyelenggaraan penyuluhan, pihaknya secara bertahap akan berupaya memenuhi keterbatasan petugas penyuluh ini.

Pada pelaksanaan kegiatan yang diikuti sekitar seratusan tenaga penyuluh ini, juga dihadiri Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan Kepala BP4K Toba Samosir, Ir. Tua Pangaribuan, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Bonar Sirait, Msi.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s