DUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TOBASA HUNJUK PPID

Sosialisasi Komisi InformasiBupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdakab Toba Samosir, Drs Liberty Manurung, MM, Biztel, menyambut baik keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara. Bahkan pihaknya berharap, Komisi Informasi terbentuk di Kabupaten Tobasa. Dikatakannya, dengan keberadaan Komisi Informasi ini, diharapkan akan menciptakan kesepahaman para pihak, yakni penyedia, pemohon maupun pengguna informasi dalam menyikapi era keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan Komisi Informasi, Bupati juga yakin, akan segera diperoleh pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Hal ini diutarakan pada Sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Rabu (21/11) di Balige.

Disebutkannya lagi, Pemkab Toba Samosir sudah menghunjuk Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Nomor 180A Tahun 2011 yang selanjutnya diubah dalam SK Nomor 149 Tahun 2012. PPID yang dihunjuk tersebut, terdiri dari PPID utama yang dijabat Kabag Humas dan Protokol, PPID Pelaksana dan PPID Pendukung yang merupakan PPID yang berkedudukan pada seluruh satker di Tobasa. Dia berharap pejabat PPID di pemkab Tobasa semaksimal mungkin memberi ruang kepada pemohon informasi. Dia juga mengintruksikan kepada pejabat PPID di Pemkab Tobasa mengaplikasikan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan agar seluruh PPID yang telah dihunjuk dapat benar-benar memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan informasi publik dapat dinikmati pemohon maupun pengguna informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, H.M Zaki Abdullah menyebutkan, di jajaran pemerintah kabupaten/kota, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara  baru 13 yang sudah membentuk PPID. Karena itu, pihaknya mendesak semua lembaga dan badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pasalnya, masih banyak lembaga dan badan publik di Sumut yang belum membentuk PPID.

”Keberadaan PPID di lembaga dan badan publik mutlak diperlukan. Karena mereklah yang bertugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi,” tegas M Zakil Abdullah pada acara tersebut. Disebutkan Zaki lagi, lahirnya Undang Undang Nomor 14/1998 tentang Keterbukaan Informasi menuntut lembaga dan badan publik untuk terbuka dan transparan dalam memberikan  informasi kepada publik. Badan publik tidak boleh lagi merahasiakan suatu informasi, kecuali informasi yang sifatnya rahasia.  ”Dulu, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sekarang, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam Undang Undang sebagai informasi rahasia,” sebut Zaki.

Didampingi Wakil Ketua KI Sumut, Drs. Mayjen Simanungkalit,  Ketua Devisi Kelembagaan dan Kerjasama antar Lembaga Drs H.M Natsir Isfa, MM, Ketua Devisi Sosialisasi, Advokasi H.M Syahyan, SAg dan Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Drs Robinson Simbolon, Zaki  kembali menjelaskan, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hal senada diungkapkan Mayjen Simanungkalit, Katanya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebut Mayjen, baru saja memiliki Komisi Informasi (KI) dengan dilantiknya 5  Komisioner KI Provinsi Sumatera Utara oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, ST pada, 10 September 2012 lalu. KI Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

M Natsir Isfa mengambahkan,  KI Provinsi Sumut merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan tugas KI menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi. Masih menurutnya, kewenangan dari Komisi Informasi di level provinsi yang meliputi penyelesaian sengketa Informasi yang menyangkut badan publik, baik badan publik pemerintah maupun badan non pemerintah yang dananya seluruhnya atau sebahagiannya berasal dari APBN / APBD, bantuan luar negeri atau sumbangan  masyarakat.

Sementara, komisioner lainnya, M Syahyan mengatakan, pentingnya segera membentuk PPID karena banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi di sejumlah daerah di Indonesia lebih dikarenakan belum adanya PPID tersebut. Sementara kata  Robinson Simbolon  agar sengketa informasi tidak terjadi pejabat PPID di lembaga dan badan publik harus pro aktif. Katanya, sudah tidak ada alasan lagi bagi lembaga dan badan publik untuk tidak membentuk PPID. Sebab mereka telah diberi waktu dua tahun untuk menyiapkannya setelah UU No 14/2008 disahkan.   ”Mereka (PPID) harus pro aktif jika ada masyarakat yang meminta informasi,” tegasnya.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s