Berita Terbaru

KETUA DPRD KABUPATEN TOBASA SAHAT PANJAITAN : “LKPJ SEBAGAI EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TERTIB ADMINISTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT”

???????????????????????????????
Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan( kanan) bersama Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak (Photo : Dokumentasi Humas)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Samosir dan Ranperda Kabupaten Toba Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan APBD, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab menuju arah perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, sebut Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir Sahat Panjaitan, belum lama ini saat ditanya wartawan di sela-sela pelaksanaan Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2012.

Ditambahkan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan APBD, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab menuju arah perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sekaligus bagi Kepala Daerah, laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Toba Samosir, sebut politisi muda dari Partai PPRN ini.

Sahat Panjaitan dalam sambutannya sebelumnya menyampaikan beberapa hal diantaranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna dan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

Selanjutnya, hasil pembahasan dimaksud akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaiman diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Termasuk PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:04/PMK.07/2011 mengamanatkan derah berkewajiban menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Lebih lanjut disebutkannya bahwa penyampaian LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, transfaran, akuntabilitas, efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.

Keseluruhan rangkaian kegiatan ini, merupakan penerapan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Bupati Toba Samosir dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2012, sebagaimana diamanahkan  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Tatib DPRD Kab Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2010 dalam Pasal 5 huruf h menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang  meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s