Berita Terbaru

CATATAN :

TIDAK ADA KEHARUSAN (BAGI SETIAP ORANG) UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN YANG DIAJUKAN OLEH PERS/WARTAWAN

 Oleh : Lukman Janti Siagian, Mantan Wartawan di Balige

???????????????????????????????Apakah setiap orang memiliki hak untuk menolak memberikan jawaban bagi pers atau wartawan? Jika ya, apakah ada kekuatan hukum yang mengatur? Menjadi sebuah pertanyaan menarik dalam sebuah diskusi kecil baru-baru ini yang dialami penulis, dan pertanyaan ini diajukan kepada penulis sendiri yang kebetulan pernah bertugas menjadi jurnalis dari beberapa media cetak di daerah.

Sebelum kita berbicara dasar hukum yang mengatur atau tepatnya dasar hukum yang tidak mengharuskan (setiap orang) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers atau wartawan, tepatnya hak untuk menolak memberikan keterangan atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Ada baiknya kita bahas dulu apa yang dimaksud atau definisi pers yang terdapat dalam Pasal 1 angka Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada hakekatnya, dari uraian diatas serta beberapa pasal-pasal yang dimuat pada UU Pers termasuk dalam penjelasan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, maupun selanjutnya pada ayat (3) yang menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, tidak ada ketentuan secara tegas mengatur keharusan bagi setiap orang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Akan tetapi, apabila ada pemberitaan pers merugikan orang tersebut, dengan menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan menyampingkan prinsip-prinsip dasar pers yakni dalam penyajian berita wajib Check and Rechek maupun Cover both side, yang artinya perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita atau disebut juga dengan pemberitaan yang berimbang. Kita harus menampilkan semua fakta dan sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan, maka orang yang bersangkutan memiliki dua hak yang dalam UU Pers dikenal dengan sebutan hak jawab atau hak koreksi.

ebook_wawancara-279x300Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Atas kedua hak tersebut, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers. Selain itu, pers memiliki kewajiban koreksi, yakni keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan (Pasal 1 angka 13 UU Pers).

Bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban melayani hak jawab dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Kembali pada perihal hak setiap orang untuk menolak menjawab pertanyaan pers atau wartawan, dari berbagai ketentuan perihal pers tidak serta merta secara tegas mengatur bilamana seorang narasumber menolak memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Tetapi khusus terhadap siapa saja yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pers/wartawan berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU Pers dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tentunya menolak memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan wartawan dalam bentuk no comment dan atau menugaskan pihak lain sebagai narasumber sekaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berbeda halnya dengan upaya menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pers/wartawan secara melawan hukum berupa penganiayaan, perampasan kamera atau mengusir wartawan.

Secara ilmu jurnalistik, penolakan narasumber menjawab atas pertanyaan yang diajukan tidak menghambat wartawan dalam penulisan berita, dan tetap dapat menggali informasi lainnya dari berbagai narasumber yang dianggap berkompeten memberikan jawaban.

Dan disinilah diperlukan kesabaran dan kecerdikan seorang wartawan untuk mengembangkan narasumbernya, namun untuk menciptakan keseimbangan berita yang digali dan dikembangkan, pers/wartawan wajib hukumnya tetap mencantumkan komentar dari narasumber yang menolak dikonfirmasi, meskipun mungkin tanggapan itu hanya sebatas kata No Comment. Sehingga tidak perlu dicari-cari kesalahan atau kekurangan dalam konteks penolakan wawancara tersebut.

PEJABAT PUBLIK

Bagaimana halnya terhadap pejabat public termasuk PNS, seperti disampaikan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers, Bekti Nugroho dalam sebuah diskusi menjelaskan bahwa pejabat publik wajib menjawab pertanyaan wartawan seputar tugas dan kewenangannya. Hal ini dikarenakan pejabat public menggunakan fasilitas yang diperoleh dari uang rakyat. Sehingga rakyat pun berhak tahu tentang kinerja mereka.

Mengacu pada ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan organiknya (peraturan turunan undang-undang) tidak mengatur secara tegas perihal ketentuan hukum wajib menjawab dan sanksi bilamana pejabat public menolak memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh pers/wartawan.

Secara Etika

Meskipun sesungguhnya perihal pengelolaan informasi publik, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan pembentukan dan penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dan sesuai pada Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan dan/atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan.

Akan tetapi mengajukan permintaan informasi publik wajib disertai alasan permintaan dengan memenuhi mekanisme dan syarat-syarat pengajuan permintaan informasi dimaksud, termasuk dengan mengisi berbagai lembar formulir permohonan wajib dipenuhi oleh pemohon.

Proses permohonan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak semudah mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara antara narasumber dan wartawan yang terkadang hanya membutuhkan waktu singkat dan mengajukan satu dua pertanyaan saja untuk dijawab segera, bahkan pemohon informasi bukan hanya wartawan atau pers saja, setiap warga Negara dan badan hukum yang diladeni.

Secara etika, pemenuhan informasi public lewat wawancara pers/wartawan dapat dilakukan pejabat public sebagai bentuk pelayanan public terhadap masyarakat berdasarkan tugas dan pokok yang dilaksanakan pejabat public maupun instansinya tentunya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun terkadang pejabat public tidak memiliki data atau kurang menguasai informasi terkini, terkait atas pertanyaan yang diajukan.

Peran Pejabat Pengelola Informasi Publik

Sesuai Pasal 6 dalam UU Pers menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan dalammemenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal‑hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hal ini hanya akan dapat dipenuhi oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dengan syarat mendapat dukungan sepenuhnya data dan informasi akurat dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pendukungnya.

Sehingga pejabat pengelola tidak kesulitan memberikan informasi, data dan keterangan terkini, pada kesempatan pertama terhadap masyarakat yang memerlukan termasuk memenuhi permintaan pers/wartawan yang membutuhkan informasi dalam waktu cepat.

Pada akhirnya penolakan memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan pers/wartawan tidak akan menjadikan macetnya saluran komunikasi dengan pejabat publik, apabila penguasaan informasi yang memadai telah dimiliki didalam memenuhi kebutuhan yang diminta. Kita pun tidak akan mempermasalahkan penolakan memberikan jawaban, bila pada pihak pejabat publik ada pejabat yang dianggap paling berkompeten dan mampu memberikan keterangan atas pertanyaan tersebut .

* Penulis juga pernah menjabat Kabag Humas dan Protokol Setdakab Tobasa

Untuk tulisan yang akan dimuat, dapat dikirimkan ke email : humastobasa@gmail.com    atau iqnatio@gmail.com

Advertisements

1 thought on “CATATAN :”

  1. Mampukah sesorang pejabat itu tutup mulut atau No Commend apabila seorang wartawan bertanya ? apakah bukan bumerang buat dia !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s