PEMKAB TOBASA GANDENG KEJARI BALIGE BERI PENYULUHAN HUKUM DI NASSAU

Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak meminta warga masyarakat Kecamatan Nassau mau belajar memahami dan menambah wawasan dalam hal ketaatan terhadap hukum, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di bidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Narkotika serta masalah lain yang muncul di desa, sehingga dapat mempermudah melakukan pekerjaan sehari-hari seraya meminta untuk tidak segan-segan bertanya kepada narasumber yang memberikan materi penyuluhan, sehingga penyuluhan hukum benar-benar dapat bermanfaat bagi peserta.

Hal ini diungkapkannya dalam acara Penyuluhan Hukum Pemkab Toba Samosir melalui Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir bersama Kejaksaan Negeri Balige di Balai Pertemuan Kec. Nassau, Selasa (21/10) sekaligus membuka kegiatan yang dihadiri sekitar 100 (seratusan) orang peserta terdiri dari pejabat struktural Kantor Camat Nassau dan Staf, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD Desa, Kepala Sekolah, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Desa Se-Kecamatan Nassau di Masyarakat Kecamatan Nassau.

Penyuluhan hukum kali ini dibawakan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Harli Siregar, SH MH dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Johannes Siregar, SH MH dengan materi pembahasan, yaitu : Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan; Bahaya Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-Obatan dan Zat Adiktif   Lainnya (Narkoba); Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan moderator Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Tito Siahaan, SH dan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Labinsar Sirait.

Dalam sambutannya Bupati juga menyatakan bahwa dalam upaya pembangunan sistem hukum tidak dapat dilepaskan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya adalah institusi kejaksaan. Peran kejaksaan dalam membangun sistem hukum nasional tidak harus selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penuntutan di muka hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu tugas kejaksaan adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat mengenal, memahami dan menghayati hukum, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan juga memberikan sumbangsih dalam pembangunan sistem hukum nasional, sehingga diharapkan pengetahuan dan wawasan hukum masyarakat serta  aparat pemerintah akan terus bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat setelah dilaksanakan penyuluhan ini, sebutnya

Sementara narasumber Harli Siregar, SH MH serta Johannes Siregar, SH MH dalam sajian materinya menyatakan peran kejaksaan terkait dengan Negara kita adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan, sebab hukum yang menjadi panglima, dengan adanya kesamaan kedudukan bagi semua warga Negara dimata hukum serta terkait azas Praduga Tak Bersalah dalam setiap tindak pidana.

Peran kejaksaan juga terkait dengan pelayanan hukum, apabila ada masyarakat yang mau memperoleh pelayanan hukum, silahkan datang ke Kejaksaan karena kami juga punya peran dalam memberikan masukan hukum atau pendapat hukum bagi siapa saja yang membutuhkan, tetapi bukan atas persoalan hukum yang dibuat sendiri, ungkapnya tegas

Menjawan pertanyaan peserta penyuluhan yang lebih banyak menanyakan perihal kepemilikan tanah di Kecamatan Nassau termasuk Hak Masyarakat Adat, menurut Harli Siregar hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan sering lalai dalam menempuh upaya mempertegas status kepemilikan lahan termasuk dengan mengurus dokumen administrasi kepemilikan lahan dengan didaftarkan ke instansi resmi seperti kantor pertanahan termasuk dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebutnya lagi.

Demikian halnya terkait dengan tapal batas desa maupun wilayah yang dihadapi masyarakat, Kajari Balige yang juga Alumni USU Medan ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Tobasa harus turun tangan menangani dan menuntaskan hal ini, dan menjawab pertanyaan warga perihal banyaknya lahan di Kec. Nassau yang kepemilikan dan tata batas yang tidak jelas, disarankannya untuk menuntaskan masalah dapat disampaikan ke Dinas Kehutanan agar mendapat tanggapan, sebutnya

Penyuluhan hukum kali ini selain dihadiri Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Kajari Balige Harli Siregar, SH MH, juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Tito Siahaan, SH dan Staf Ahli Bidang Pembangunan  Labinsar Sirait serta Asisten Administrasi Umum Drs Salomo HK Simanjuntak selaku Ketua Panitia Penyelenggara didampingi Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir Lukman Janti Siagian, SH, beserta stafnya, Kasi Datun Johannes Siregar, SH MH dan jajaran kejaksaan serta Camat Nassau Liber Sipahutar.

(Relis Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tobasa & Bagian Hukum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s