BANGUNAN BARU PASAR BALIGE DITINJAU KOMISI B DPRD TOBASA

unnamedKomisi B DPRD bersama Wakil Ketua DPRD Tony Simanjuntak, Asisten II Jhon Piter Silalahi, Kepala Dinas Perindagkop Marsarasi Simanjuntak, Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Arifin Silaen mengunjungi gedung baru Pasar Balige. Kunjungan dimaksudkan melihat langsung kondisi gedung yang dibangun dengan sumber APBN tahun 2014 tersebut, Selasa (25/2). Puluhan pedagang yang sehari-harinya berjualan di pasar Balige turut hadir mendampingi Komisi B DPRD dan menyampaikan aspirasinya.

Dalam kunjungan itu, pedagang meminta DPRD memperketat pengawasan terhadap pendistribusian kios yang berada di lantai II gedung itu dan mempercepat pemanfaatan lapak yang berada dilantai I, sehingga para pedagang yang terkena relokasi dapat segera menempatinya. Seperti dimintakan Parluhutan Tambunan dan Ramos Tampubolon, supaya lapak di lantai I dapat mereka tempat segera.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Komisi B DPRD Drs Sahala Tampubolon didampingi St Sabaruddin Tambunan AMd, Usden Sianipar ST, Walmen Butarbutar, Binner Tambunan SH dan lainnya meminta para pedagang tenang dan bersabar. Sementara kepada Asisten Jhon Piter Silalahi, Sahala menyarahkan agar usulan para pedagang tersebut diperhatikan.
“Lantai I ini sudah bisalah segera difungsikan. Tapi khusus untuk lantai II, jangan dulu. Karena dalam mendistribusikan kios ini harus ada Tim pendistribusi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, dan Peraturan Bupati tentang aturan pendistribusian dan retribusi kios,” kata Sahala.

Kalau ada oknum memperjualbelikan kios, lanjut Sahala, itu nanti kelihatan. Katanya begitu pendistribusian dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati, kebenaran issu yang menyatakan kios diperjualbelikan akan terlihat, karena yang sempat memberikan uang, akan menuntut uangnya untuk dikembalikan.

“Jadi pedagang tidak perlu risau, karena dalam mendistibusikan kios ini ada aturan. Itu makanya kami minta pemerintah membentuk Tim pendistribusi terlebih dulu dengan SK Bupati dan Peraturan Bupati tentang aturan pendistribusian dan retribusi, sebagai pedomannya,” lanjut Sahala.

Anggota Komisi B DPRD lainnya, Sabaruddin Tambunan dan Usden Sianipar juga mengungkapkan hal senada. Katanya pendistribusian lapak di lantai I dan kios dilantai, harus transparan supaya tidak ada alasan ribut. “Jangan diberikan lapak atau kios kepada orang yang bukan pedagang atau pedagang yang baru, yang mengakibatkan pedagang yang terelokasi tidak dapatan” kata kedua politisi muda ini.

Ditanya sarana yang kurang pada gedung, Sahala mengatakan menara air. “Memang sudah ada saluran air pipanisasi kami lihat, tapi menurut kami itu kurang. Karena ketika listrik padam nantinya, pedagang akan sulit mendapatkan air. Itu sebabnya, perlu bangunan menara air. Soal bagaimana itu bisa teralisasi akan dibicarakan nanti, karena dibutuhkan kebijakan khusus untuk itu, sehingga para pedagang nantinya bisa mendapatkan air kapan saja,” kata Sahala.

Menanggapi semua saran Komisi B DPRD, Asisten II Jhon Piter Silalahi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjutinya, diantaranya membuat SK Bupati tentang Tim Pendistribusi dan Peraturan Bupati tentang Aturan Pendistribusian dan retribusi.

(Rel/#edu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s